(Lebih Lagi) Bagi Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2009 diidentifikasikan sebagai tahun politik dan tahun krisis global. Sebagai tahun politik karena pada tahun inilah akan dilaksanakan pemilihan legislatif pada bulan April dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Juni atau bulan Juli. Predikat sebagai tahun krisis juga disematkan pada tahun 2009 mengingat dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 lalu diperkirakan akan mulai dialami sektor riil dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Di samping itu, diperkirakan adanya ancaman PHK yang besar-besaran, pengangguran, pemulangan TKI besar-besaran. Kondisi yang demikian tentunya bisa menimbulkan kecemasan jika kita tidak sebaik mungkin mengantisipasinya. Ancaman terjadinya bertambahnya pengangguran dan kemiskinan harus diantisipasi sedini mungkin melalui berbagai program yang tepat sasaran.

Tahun 2009 juga menjadi sangat penting karena merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Sesuai dengan tema pembangunan RKP tahun 2009 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan, maka pemerintah menetapkan tiga prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pertama, meningkatkan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. Prioritas kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Prioritas ketiga, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Kita tentu masih harus tetap bersyukur, secara umum kondisi perekonomian Indonesia secara makro masih baik. Hal ini dapat dilihat pada angka pertumbuhan pada tahun lalu yang mencapai angka di atas 6 persen. Tingkat inflasi juga masih terkendali sekitar 11% dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa, serta langkah penurunan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak dua kali pada bulan Desember 2008 yang lalu.

Di samping itu, yang patut membuat kita semua optimis pada tahun ini anggaran APBN dapat melampaui angka 1.000 (seribu) triliun dan tercatat sebagai APBN terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Seluruh dana APBN 2009 berjumlah 1.0037,1 triliun yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun.

Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk memasukkan beberapa kebijakan stimulus fiskal guna mendukung tingkat pertumbuhan perekonomian, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Stimilus fiskal ini dapat kita lihat dari sisi perpajakan misalnya. Pemerintah telah memberikannya dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp12,5 triliun, sebagai upaya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghindari dampak krisis global.

Menambah Stimulus

Selain itu, di luar program dan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2009, pemerintah kemungkinan besar akan menambah stimulus fiskal dengan memanfaatkan dana lebih anggaran di tahun 2008 yang difokuskan pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penguatan pembiayaan UKM, peningkatan daya saing sektor riil dan industri terpilih melalui insentif pajak dan bea masuk, serta kegiatan dukungan infrastruktur padat karya.

Di sektor perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraaan masyarakat, pemerintah terus memberikan prioritas yang besar. Untuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan sebesar Rp207,4 triliun, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp7,2 triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,75 triliun, dan BLT sebesar Rp3,7 triliun.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja, pemerintah menyiapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan dan jembatan, sarana air minum, pasar, irigasi, serta listrik yang tersebar di lebih dari 5 ribu kecamatan.

Anggaran Program PNPM Mandiri mengalami kenaikan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan anggaran sebesar Rp. 11,01 triliun dan ditambah 5 triliun dalam ABPN_P 2009, program ini diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja yang lebih besar. Hal ini jika kita menengok keberhasilan PNPM Mandiri pada tahun 2008, dengan anggaran sebesar Rp 4,40 triliun, telah membuka lapangan kerja 41,3 juta orang.

Perluasan lapangan kerja juga dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya dengan menambah jaminan kredit untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar cakupan penyaluran kredit semakin luas. Pada tahun anggaran 2009, pemerintah menambah dana jaminan KUR Rp 2 triliun, sehingga total jaminan mencapai Rp 3,4 triliun. Dengan gearing ratio 1 : 10, maka pihak perbankan akan dapat menggulirkan KUR yang bisa mencapai 34 triliun dengan jumlah nasabah yang dapat dijaring adalah sekitar 3 sampai dengan 4 juta nasabah, khususnya nasabah dengan pagu kredit sampai dengan 5 juta rupiah. Bila satu nasabah rata-rata mempekerjakan sekitar 3 sampai dengan 8 orang pekerja berdasarkan pengamatan pada kinerja KUR tahun 2007 - 2008, maka dapat dibayangkan betapa besar jumlah lapangan kerja yang dapat digerakkan oleh KUR ini.

Program KUR terbukti memberikan kesempatan dan membuka akses pada bantuan permodalan untuk meningkatkan kemampuan usaha produktif masyarakat miskin dan hampir miskin. Hingga akhir November 2008, jumlah nasabah mencapai 1.566.859 dengan nilai kredit yang direalisasikan sebesar Rp 12.012 Triliun. Program ini pada tahun lalu telah mampu membuka lapangan kerja bagi 4,59 juta orang. Untuk itu diharapkan pada tahun ini, dapat membuka lapangan kerja untuk 12 juta orang.

Di samping itu, Pemerintah juga terus menaikkan subsidi untuk program beras miskin (raskin) pada tahun 2009 dari Rp 11,66 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp 12,9 triliun pada tahun 2009.

Penutup

Kita semua menyadari bahwa tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam upaya mewujudkan target-target program akibat krisis ekonomi dunia yang melanda. Pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin membutuhkan kerja keras dari semua pemangku kepentingan melalui program yang semakin terkoordinasi dan terpadu.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kita semua telah mampu mewujudkan secara nyata pencapaian angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2008 merupakan yang terbaik sejak tahun 1997. Angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 15,4 persen (2008) dan angka pengangguran menjadi 8,3% (Agustus 2008). Betapa besar tantangan yang harus dihadapi pada tahun ini, kita semua tidak perlu panik dalam menghadapinya. Kita harus tetap well-prepared, well planned dan well coordinated sampai ke unit yang paling operasional. Berbagai instrumen well prepared, well planned dan well coordinated harus tetap terjaga. Semisal, ketersedian database harus selalu up to date dengan baik.

Monitoring dan evaluasi program harus tetap dijalankan setiap waktu. Koordinasi harus dijalankan setiap waktu guna menjaga konsistensi mulai dari kebijakan sampai pada tahap operasionalnya. Dan, yang tidak kalah penting adalah pemberian informasi dan edukasi yang benar-benar lengkap kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan panik atau termakan isu-isu politik yang dapat mengganggu kinerja berbagai program yang dijalankan pemerintah. Sehingga segala program dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai secara optimal.

Dikaitkan dengan berbagai upaya kampanye dalam rangka menjaring pemilih baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden, maka dengan adanya program-program yang pro-rakyat dan telah memberikan hasil nyata bagi masyarakatnya, maka kampanye yang dilakukan tidak bisa lagi dengan mengumbar janji-janji belaka. Rakyat sudah tahu apa yang terbaik bagi mereka, apa yang lebih bermanfaat bagi mereka.

Dengan demikian, melalui program-program untuk rakyat ini, maka satu-satunya pemenang Pesta Demokrasi adalah Rakyat itu sendiri yang menentukan yang terbaik bagi mereka dan menjatuhkan pilihannya pada calon-calon yang mampu memberikan yang terbaik tersebut bagi mereka. Menjadi perhatian dan keperdulian kita semua untuk menjadikan rakyat adalah pemenang pemilu legislatif dan presiden serta wakil presiden, artinya bahwa yang nantinya mendapatkan amanah dari rakyat adalah yang memang mampu memberikan yang terbaik bagi rakyatnya dan bukan hanya pintar menebarkan janji-janji dalam kampanyenya. Rakyat ingin yang konkrit dan rakyat tidak akan bisa dibohongi lagi.

Dimuat di Majalah KOMITE Edisi 15 Januari 2009

Catatan Awal Tahun

Harapan dan Tantangan 2009

Kini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2009. Tahun ini menjadi tahun yang amat penting karena menjadi ‘ujung’ masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, tahun 2009 menjadi penuh makna karena pada tahun inilah pesta demokrtasi, pemilihan umum akan dilaksanakan.

Tahun 2009 menjadi tahun penuh harapan sekaligus tahun penuh tantangan. Predikat sebagai tahun ‘politik’ dengan sekian euforia masyarakat akan demokrasi tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar suasana tetap aman dan damai.

Di samping itu, tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah kondisi perekonomian di tengah kondisi krisis keuangan global yang melanda. Terlebih lagi, bayang-bayang imbas krisis ekonomi serta ketidakpastian politik 2009 dikhawatirkan akan melemahkan perekonomian.

Untuk itu, kita semua tentu harus dapat berbesar hati bahwa tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009 pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada RKP 2009 yaitu peningkatan kesejahteran rakyat dan pengurangan kemiskinan.

Guna menselaraskan tema pembangunan tahun ini, selain meningkatkan anggaran untuk mempercepat penuruan tingkat kemiskinan, pemerintah juga telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang implementasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia.

Pemerintah pun telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui tiga kelompok (kluster) program yaitu bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha menengah dan kecil melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini sudah berjalan baik di setiap kluster. Kita harus mengakui itu, walaupun belum mencapai kata sempurna. Berbagai kritik, saran dan masukan yang terjadi pada tahun lalu, kita sikapi sebagai modal untuk menyempurnakannya pada tahun ini.

Pada tahun lalu misalnya, program penanggulangan kemiskinan kluster pertama, yakni program bantuan seperti pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sesuai target.

Hasilnya, untuk tahun 2009, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menjalani program penanggulangan kemiskinan kluster pertama tahun 2009 sebanyak 18,5 juta atau berkurang 600.000 RTS tahun ini yang mencapai 19,1 juta RTS. Hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit orang yang membutuhkan ‘ikan’ (bantuan dan perlindungan sosial) dan masyarakat semakin berdaya.

Di samping itu, guna mengatisipasi dampak krisis keuangan global yang diprediksi akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, Pemerintah terus menggalakkan berbagai program yang bersifat padat karya. Salah satunya melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pada tahun lalu, PNPM Mandiri dilaksanakan di 47.954 desa/kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 5.924 trilyun yang terdiri atas PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 4,296 trilyun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 932 Milyar, PNPM Mandiri infrastruktur perdesaan sebesar Rp.515 milyar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp.181 milyar.

Secara keseluruhan dana BLM yang terserap hingga 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 trilyun atau 79 %. Sedangkan untuk dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009.

Selain itu, pada tahun ini PNPM Mandiri direncanakan akan diperluas dan ditingkatkan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia (6.408 kecamatan) dengan anggaran yang sudah disediakan untuk tahun 2009 mencapai sekitar Rp.11,01 trilyun. Selain itu, akan diupayakan alokasi BLM akan ditambahkan menjadi rata-rata 3,2 milyar/ kecamatan agar pemanfaat PNPM Mandiri dapat ditingkatkan jumlahnya. Melalui optimalisasi program PNPM Mandiri diharapkan mampu mengurangi bertambahnya angka pengangguran.

Harapan besar memang disandarkan pada program PNPM Mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Selama dua tahun dijalankan, program ini telah mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat miskin pada khususnya, dalam meraih kesejahteraan dan terlepas dari kemiskinan.

Meski demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program PNPM Mandiri bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Adanya beberapa kendala yang dihadapi tentu saja mempengaruhi mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program tersebut. Salah satu kendala yang paling dirasakan dan sangat mempengaruhi efektifitas program ini dalam memberikan peluang bagi masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan di daerah adalah perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.

Masih ada sejumlah daerah yang kurang mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri, meskipun arahan dan sosialisasi dilakukan berulang-ulang, bahkan mendatangi DPRD dan pemda setempat untuk meyakinkan pentingnya program ini. Berbagai alasan pun terungkap, salah satu alasan yang kerap terlontar, meskipun tidak dalam bentuk tertulis, para pemangku kepentingan di daerah mencurigai program PNPM Mandiri ini adalah program kampanye terselubung pemerintahan sekarang dalam rangka pemilu 2009.

Selain itu, ada juga yang menilai bahwa dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas. Bahkan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali namun menolak untuk menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri. Belum terciptanya komitmen bersama dari pemangku kepentingan di daerah inilah yang mengakibatkan dana yang tersedia belum dapat disalurkan dan dinikmati kaum miskin.

Namun demikian, kita wajib bersyukur, karena ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi dalam mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan untuk menyediaan DDUPB jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.

Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi untuk mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan komitmennya untuk menyediaan Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.

Kita semua tentunya sepakat bahwa pemberantasan kemiskinan dan pengangguran bukanlah pekerjaan sederhana. Pemberantasan kemiskinan dan pengangguran juga bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.

Begitu pula dengan pelaksanaan PNPM Mandiri juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme kerjasama. Penyertaan dana daerah bagi PNPM Mandiri ditujukan untuk membangun pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya bersama, mendorong pemerintah daerah menjalankan program-program pro rakyat, melatih aparat pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan untuk mewujudkan perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Oleh karenannya, apabila suatu daerah tidak menyediakan DDUPB , maka jumlah BLM bagi masyarakat miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program ini.

Penutup

Meskipun program PNPM Mandiri sangat baik bagi pemberdayaan terutama bagi masyarakat miskin, program ini tentunya tidak terus menerus dikembangkan. Suatu saat program ini harus berhenti dan jika berhenti diharapkan masyarakat didukung oleh Pemerintah Daerah sudah dapat melanjutkan dan mengembangkan lebih lanjut secara mandiri.

Untuk mempersiapakan itu, maka pada desa atau masyarakat yang dinilai sudah mampu, dikembangkan skema pengembangan Lembaga Dana Amanah Masyarakat/LDAM (Community Trust Fund). Langkah ini sebagai upaya menghidupkan kembali (Reviving) ‘Lumbung Desa” yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bedanya, jika pada jaman dalu lumbung desa berupa gabah atau padi, pada masa sekarang tentunya dapat diekuivalensikan dengan adanya dana amanah/trust fund yang dikelola masyarakat. Keberadaan LDAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyaluran dana secara langsung bagi masyarakat.

Di samping itu, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai kelompok-kelompok swadaya masyarakat/KSM yang dihasilkan oleh PNPM Mandiri diharapkan mampu menjalankan dan mengembangkan dana bagi masyarakat tersebut.

Di muat di Majalah Komite Edisi 1 Januari 2009