Berinvestasi di Program Keluarga Harapan

Era globalisasi dan modernisasi pembangunan di Indonesia melahirkan tuntutan beberapa hal; Pertama, adanya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki integritas kepribadian , pemikiran dan keterampilan. Kedua, adanya perluasan dan pemerataan kualitas pendidikan. Ketiga, tingginya kualitas kesehatan masyarakat. Untuk mencapai itu diperlukan sebuah program dimana pembangunan sumberdaya manusia harus bermula dari sebuah keluarga yang berkualitas.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah dengan mengkapanyekan pembangunan manusia Indonesia dengan mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan belanja publik, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan tentunya dengan program pemberian subsidi bersyarat atau yang dikenal dengan PKH.

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakt miskin. Tujuan tersbut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian terget Millenium Development Goals (MDG’s).

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalan RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu PKH sangat terkait erat dengan program Pembangunan Manusia Indonesia yang dijalankan Kementerian Kesra.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintahan Indonesia mulai tahun 2007 melakanakan PKH. Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah conditional cash tranfers (CCT) atau bantuan tunai tunai bersyarat.

Belajar dari Meksiko

Program Keluarga Harapan berkaca pada kisah sukses program conditional cash transfer (transfer tunai bersyarat) di Meksiko dan sejumlah negara Amerika Latin serta Turki dan Bangladesh. Program Bantuan Tunai Bersyarat adalah program pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anak mereka bersekolah dan balita serta ibu hamil memenuhi sejumlah protokol kesehatan.

Program ini patut dilakukan di Indonesia karena bisa mengatasi pelbagai problem yang kita hadapi, misalnya soal kesehatan dan pendidikan. Saat ini satu dari empat anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk. Angka kematian ibu di Indonesia tiga kali lebih besar daripada di Vietnam dan enam kali lebih besar daripada di Cina. Empat puluh persen anak miskin yang lulus SD tidak melanjutkan pendidikan ke SMP.

Manfaat program ini sudah terbukti. Di Kolombia, angka kemiskinan turun enam persen. Di Meksiko, Kolombia, dan Nikaragua, partisipasi sekolah meningkat 8, 13, dan 22 persen. Program Opportunidades di Meksiko juga berhasil meningkatkan tingkat imunisasi dan mengurangi kerentanan balita terhadap penyakit.

Untuk menyukseskan program ini, diperlukan koordinasi antardepartemen dan institusi terkait, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah. Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan segala sarana. Di daerah uji coba Program Keluarga Harapan dapat dipastikan akan terjadi kenaikan pengunjung puskesmas dan posyandu.

Sekolah-sekolah akan diserbu murid. Kedua departemen itu harus bisa memastikan masyarakat miskin terlayani. Upaya serius perlu dilakukan agar keluarga miskin mendapat uang sebelum tahun ajaran baru, agar mereka tak bermasalah dalam mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Di Amerika Latin, umumnya program tunai bersyarat langsung ditangani kantor kepresidenan. Tanpa dukungan politik yang besar, sukar memastikan koordinasi bisa berjalan efektif.
PKH juga bukan di maksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin .

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain seperti contoh di atas, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara kesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian tujuan pembangaunan milenium (millennium development goals atau MDGs).

Setidaknya terdapat 5 komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Untuk jangka pendek,bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan,untuk tingkat minimal sekalipun.pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan bahkan kematian bayi.

Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM (demand) mupun sisi pelayanan (supply). Pada sisi RTSM , alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah , merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan ,RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendanya tingkat pendapatan.

Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan ( stakeholders) .

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa di buktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa di pertanggung jawabkan. Dan Investasi di PKH sebagai investasi jangka panjang pebangunan manusia Indonesia dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan.

Dimuat di Majalah KOMITE Edisi November 2007