Bencana Dan Kemiskinan

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Salah satunya akibat terjadinya berbagai bencana di tanah air.

Negeri ini kembali berduka. Bencana alam yang menimpa sebagian rakyat Indonesia tersebut menorehkan kepedihan bagi segenap bangsa. Bencana berupa gempa bumi yang terjadi dalam kurun waktu sebulan seakan menegaskan kembali bahwa negeri ini sangat akrab dengan bencana.

Gempa yang melanda wilayah Jawa Barat pada tanggal 2 September 2009 lalu tidak hanya mengakibatkan rusaknya beragam infrastruktur yang ada di masyarakat namun juga menimbulkan puluhab korban jiwa. Terasa belum hilang rasa kepedihan, keprihatinan dari segenap penjuru tanah air, gempa bumi berkekuatan 7,6 SR kembali mengguncang sejumlah wilayah di Sumatera Barat (30/9/2009). Gempa ini membuat puluhan ribu rumah, perkantoran, sekolah dan fasilitas umum rusak. Gempa juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang ada dan yang lebih tragis ratusan orang meninggal dunia.

Bencana alam seakan datang silih berganti melanda negeri kita. Beberapa tahun terakhir bencana mulai dari tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, bahkan hingga tsunami kerap menimpa masyarakat Indonesia. Semua itu meninggalkan kepedihan, keprihatinan, hingga terciptanya peluang terjadinya kemiskinan baru di masyarakat.

Kita semua memang menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang wilayanya sangat rawan bencana. Dengan semakin tingginya intensitas dan frekuensi berbagai peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini maka masalah penanggulangan bencana harus mampu menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan nasional. Sebab akibat yang ditimbulkan dari setiap bencana yang terjadi akan memberikan efek yang besar terhadap korban baik secara psikologis maupun kesejahteraan hidupnya.

Secara sosial, masyarakat yang terkena bencana akan mengalami beberapa kerentanan secara sosiologis antara lain: pertama, hilangnya sistem sosial yang telah mapan. Tuntutan untuk membuatnya pulih tentu membutuhkan pendampingan agar mereka dapat dengan segera bangkit dari keterpurukan. Karena pada hakekatnya masyarakat korban bencana dalam kondisi sakit secara sosial yang tentunya hanya dapat diobati dengan proses sosial lagi.

Kedua, hilangnya solidaritas sosial yang telah mapan. Ancaman dari hilangnya solidaritas sosial tersebut bisa mengakibatkan timbulnya dorongan bagi individu untuk berbuat jahat. Ketiga, terkurasnya mobilitas sosial sehingga membuat masyarakat akan kehilangan kebiasaan yang dilakukan. Ancamannya dapat berupa hilangnya kesempatan dalam mencari kebutuhan hidup.

Di lihat dari aspek kesejahteraan hidup, masyarakat korban bencana sangatlah rentan. Kondisi yang demikian disebabkan hilangnya harta benda yang mereka miliki. Selain itu, usaha pemenuhan kebutuhan hidup akan terganggu mengingat mata pencaharian yang selama ini dilakukan ikut rusak akibat adanya bencana.

Kita bisa lihat pada para petani yang terpaksa gagal panen karena adanya bencana banjir. Tidak sedikit pula pengusaha kecil hingga menengah yang terpaksa gulung tikar karena asset yang dimiliki habis akibat bencana yang melanda. Gempa di Sumatera Barat misalnya, Depnakertrans memperkirakan sebanyak 70 ribu pekerja dari 46 perusahaan di Sumatera Barat diperkirakan kehilangan pekerjaan.

Perhatian Pemerintah

Melihat begitu besar dampak langsung dan ikutan yang diakibatkan bencana alam maka sangat realistis jika bencana dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia, di samping faktor lain tentunya. Sebab setiap bencana yang terjadi membuka peluang tumbuhnya kemiskinan baru di masyarakat.

Munculnya kemiskinan baru karena bencana disebakan karena secara fakta empiris, bencana dapat memberikan kerugian bagi manusia. Kerugian dapat berupa kerugian nyawa, harta benda dan rusaknya lingkungan hidup yang didiaminya. Di samping itu, bencana juga dapat menimbulkan kerugian psikologis yang membuat masyarakat trauma dan hilang kemandirian hidupnya.

Fakta nyata kemiskinan yang terjadi akibat bencana dapat kita lihat dari tingginya angka kemiskinan yang terjadi akibat bencana Tsunami beberapa tahun yang lalu. Dampak kemiskinan di masyarakat korban tsunami sangat besar. Menurut data Bank Pembangunan Asia (ADB), kemiskinan merupakan dampak yang paling penting dalam bencana alam. Sebab tidak kurang dari dua juta orang yang terjerumus dalam lembah kemiskinan akibat bencana tsunami yang menewaskan lebih dari 150.000 orang di wilayah pantai Samudera Hindia.

ADB secara rinci menyebutkan bahwa satu juta orang akan menjadi miskin di Indonesia sebagai negara yang paling menderita dengan lebih dari 100.000 orang tewas. Jumlah orang miskin di India meningkat sampai 645.000 orang dan di Sri Lanka 250.000 orang.

Menyadari begitu besarnya dampak yang harus diterima oleh para korban bencana tentu sudah menjadi keharusan dilakukan penanggulangan bencana secara terpadu. Semua pihak juga harus lebih berhati-hati dalam menjaga lingkungan dan memantapkan kesadaran serta memiliki kesiap-siagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena bencana selama ini juga sangat besar karena pada hakekatnya setiap bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun karena ulah manusia yang menimpa masyarakat merupakan bencana bagi bangsa indonesia. Oleh karena itu, selama ini penanggulangannya telah diupayakan melalui berbagai cara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui koordinasi penanganan mulai tingkat lokasi bencana di daerah hingga di tingkat nasional.

Beragam bantuan dan upaya perlindungan sosial diberikan bagi mereka yang terkena bencana. Di samping untuk program tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi, pemerintah juga berusaha untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban hidup masyarakat serta menghindarkan mereka dari ancaman kemiskinan.

Salah satu program pemerintah yang dikhususkan kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana adalah PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus. Program ini diberikan pada daerah-daerah tertinggal dan yang mengalami konflik sosial dan bencana alam. Tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus.

Di samping itu, untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dapat juga memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program PNPM Mandiri masyarakat dapat menentukan sendiri tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Sedangkan melalui Program KUR masyarakat dapat merintis atau membangun kembali usaha sehingga dapat segera bangkit dari bencana.

Dengan adanya beragam program tersebut diharapkan memberikan rasa optimisme masyarakat yang dilanda bencana. Bagi masyarakat yang sebelumnya menekuni bidang wirausaha bisa tetap optimis membangunnya kembali karena pemerintah telah memberikan kemudahan pinjaman melalui program KUR. Sedangkan bagi yang kehilangan pekerjaan dapat diatasi dengan adanya program pembangunan infrastruktur atau yang bersifat padat karya guna membuka kesempatan kerja.

Penutup

Penanganan pasca bencana sangat diperlukan guna meminimalisir dampak buruk serta memulikan kondisi para korban. Namun kita juga tidak boleh melupakan aspek kesiapansiagaan masyarakat (community preparedness) dalam menghadapi dan menghindari bencana alam dan bencana sosial sehingga aspek mitigasi bencana menjadi prioritas penting dalam menghadapi bencana.

Pentingnya menekankan pada aspek mitigasi/pencegahan bencana telah terbukti diberagam negara yang seringkali diterpa bencana misalnya seperti Jepang, Turki dan negara lainnya. Kondisi masyarakatnya yang sangat siap dan paham bagaimana hidup dan menyikapi bencana ini memberikan dampak yang tidak terlalu besar manakala bencana terjadi.

Di samping itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi bencana harus didasari konteks kebijakan dan kerangka kerja yang tepat. Pendekatan penanggulangan bencana yang menilai bahwa korban bencana merupakan pihak yang tidak berdaya sudah saatnya dirubah menjadi penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Karenanya implementasi pemberian bantuan yang bersifat fisik dan temporer harus dilengkapi dengan pemberian bantuan yang bersifat memberdayakan masyarakat. Dengan demikian akan mampu memberikan dampak yang positif dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan baru akibat bencana. (dimuat di Majalah KOMITE 15- 31 Oktober 2009)