Harapan dan Tantangan 2009
Kini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2009. Tahun ini menjadi tahun yang amat penting karena menjadi ‘ujung’ masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, tahun 2009 menjadi penuh makna karena pada tahun inilah pesta demokrtasi, pemilihan umum akan dilaksanakan.
Tahun 2009 menjadi tahun penuh harapan sekaligus tahun penuh tantangan. Predikat sebagai tahun ‘politik’ dengan sekian euforia masyarakat akan demokrasi tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar suasana tetap aman dan damai.
Di samping itu, tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah kondisi perekonomian di tengah kondisi krisis keuangan global yang melanda. Terlebih lagi, bayang-bayang imbas krisis ekonomi serta ketidakpastian politik 2009 dikhawatirkan akan melemahkan perekonomian.
Untuk itu, kita semua tentu harus dapat berbesar hati bahwa tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009 pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada RKP 2009 yaitu peningkatan kesejahteran rakyat dan pengurangan kemiskinan.
Guna menselaraskan tema pembangunan tahun ini, selain meningkatkan anggaran untuk mempercepat penuruan tingkat kemiskinan, pemerintah juga telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang implementasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui tiga kelompok (kluster) program yaitu bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha menengah dan kecil melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini sudah berjalan baik di setiap kluster. Kita harus mengakui itu, walaupun belum mencapai kata sempurna. Berbagai kritik, saran dan masukan yang terjadi pada tahun lalu, kita sikapi sebagai modal untuk menyempurnakannya pada tahun ini.
Pada tahun lalu misalnya, program penanggulangan kemiskinan kluster pertama, yakni program bantuan seperti pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sesuai target.
Hasilnya, untuk tahun 2009, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menjalani program penanggulangan kemiskinan kluster pertama tahun 2009 sebanyak 18,5 juta atau berkurang 600.000 RTS tahun ini yang mencapai 19,1 juta RTS. Hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit orang yang membutuhkan ‘ikan’ (bantuan dan perlindungan sosial) dan masyarakat semakin berdaya.
Di samping itu, guna mengatisipasi dampak krisis keuangan global yang diprediksi akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, Pemerintah terus menggalakkan berbagai program yang bersifat padat karya. Salah satunya melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Pada tahun lalu, PNPM Mandiri dilaksanakan di 47.954 desa/kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 5.924 trilyun yang terdiri atas PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 4,296 trilyun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 932 Milyar, PNPM Mandiri infrastruktur perdesaan sebesar Rp.515 milyar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp.181 milyar.
Secara keseluruhan dana BLM yang terserap hingga 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 trilyun atau 79 %. Sedangkan untuk dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009.
Selain itu, pada tahun ini PNPM Mandiri direncanakan akan diperluas dan ditingkatkan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia (6.408 kecamatan) dengan anggaran yang sudah disediakan untuk tahun 2009 mencapai sekitar Rp.11,01 trilyun. Selain itu, akan diupayakan alokasi BLM akan ditambahkan menjadi rata-rata 3,2 milyar/ kecamatan agar pemanfaat PNPM Mandiri dapat ditingkatkan jumlahnya. Melalui optimalisasi program PNPM Mandiri diharapkan mampu mengurangi bertambahnya angka pengangguran.
Harapan besar memang disandarkan pada program PNPM Mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Selama dua tahun dijalankan, program ini telah mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat miskin pada khususnya, dalam meraih kesejahteraan dan terlepas dari kemiskinan.
Meski demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program PNPM Mandiri bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Adanya beberapa kendala yang dihadapi tentu saja mempengaruhi mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program tersebut. Salah satu kendala yang paling dirasakan dan sangat mempengaruhi efektifitas program ini dalam memberikan peluang bagi masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan di daerah adalah perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
Masih ada sejumlah daerah yang kurang mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri, meskipun arahan dan sosialisasi dilakukan berulang-ulang, bahkan mendatangi DPRD dan pemda setempat untuk meyakinkan pentingnya program ini. Berbagai alasan pun terungkap, salah satu alasan yang kerap terlontar, meskipun tidak dalam bentuk tertulis, para pemangku kepentingan di daerah mencurigai program PNPM Mandiri ini adalah program kampanye terselubung pemerintahan sekarang dalam rangka pemilu 2009.
Selain itu, ada juga yang menilai bahwa dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas. Bahkan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali namun menolak untuk menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri. Belum terciptanya komitmen bersama dari pemangku kepentingan di daerah inilah yang mengakibatkan dana yang tersedia belum dapat disalurkan dan dinikmati kaum miskin.
Namun demikian, kita wajib bersyukur, karena ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi dalam mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan untuk menyediaan DDUPB jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.
Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi untuk mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan komitmennya untuk menyediaan Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.
Kita semua tentunya sepakat bahwa pemberantasan kemiskinan dan pengangguran bukanlah pekerjaan sederhana. Pemberantasan kemiskinan dan pengangguran juga bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.
Begitu pula dengan pelaksanaan PNPM Mandiri juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme kerjasama. Penyertaan dana daerah bagi PNPM Mandiri ditujukan untuk membangun pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya bersama, mendorong pemerintah daerah menjalankan program-program pro rakyat, melatih aparat pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan untuk mewujudkan perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Oleh karenannya, apabila suatu daerah tidak menyediakan DDUPB , maka jumlah BLM bagi masyarakat miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program ini.
Penutup
Meskipun program PNPM Mandiri sangat baik bagi pemberdayaan terutama bagi masyarakat miskin, program ini tentunya tidak terus menerus dikembangkan. Suatu saat program ini harus berhenti dan jika berhenti diharapkan masyarakat didukung oleh Pemerintah Daerah sudah dapat melanjutkan dan mengembangkan lebih lanjut secara mandiri.
Untuk mempersiapakan itu, maka pada desa atau masyarakat yang dinilai sudah mampu, dikembangkan skema pengembangan Lembaga Dana Amanah Masyarakat/LDAM (Community Trust Fund). Langkah ini sebagai upaya menghidupkan kembali (Reviving) ‘Lumbung Desa” yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Bedanya, jika pada jaman dalu lumbung desa berupa gabah atau padi, pada masa sekarang tentunya dapat diekuivalensikan dengan adanya dana amanah/trust fund yang dikelola masyarakat. Keberadaan LDAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyaluran dana secara langsung bagi masyarakat.
Di samping itu, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai kelompok-kelompok swadaya masyarakat/KSM yang dihasilkan oleh PNPM Mandiri diharapkan mampu menjalankan dan mengembangkan dana bagi masyarakat tersebut.
Di muat di Majalah Komite Edisi 1 Januari 2009
Kini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2009. Tahun ini menjadi tahun yang amat penting karena menjadi ‘ujung’ masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, tahun 2009 menjadi penuh makna karena pada tahun inilah pesta demokrtasi, pemilihan umum akan dilaksanakan.
Tahun 2009 menjadi tahun penuh harapan sekaligus tahun penuh tantangan. Predikat sebagai tahun ‘politik’ dengan sekian euforia masyarakat akan demokrasi tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar suasana tetap aman dan damai.
Di samping itu, tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah kondisi perekonomian di tengah kondisi krisis keuangan global yang melanda. Terlebih lagi, bayang-bayang imbas krisis ekonomi serta ketidakpastian politik 2009 dikhawatirkan akan melemahkan perekonomian.
Untuk itu, kita semua tentu harus dapat berbesar hati bahwa tantangan ke depan masih sangat besar. Untuk itu sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-2009 pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada RKP 2009 yaitu peningkatan kesejahteran rakyat dan pengurangan kemiskinan.
Guna menselaraskan tema pembangunan tahun ini, selain meningkatkan anggaran untuk mempercepat penuruan tingkat kemiskinan, pemerintah juga telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang implementasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui tiga kelompok (kluster) program yaitu bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha menengah dan kecil melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini sudah berjalan baik di setiap kluster. Kita harus mengakui itu, walaupun belum mencapai kata sempurna. Berbagai kritik, saran dan masukan yang terjadi pada tahun lalu, kita sikapi sebagai modal untuk menyempurnakannya pada tahun ini.
Pada tahun lalu misalnya, program penanggulangan kemiskinan kluster pertama, yakni program bantuan seperti pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sesuai target.
Hasilnya, untuk tahun 2009, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menjalani program penanggulangan kemiskinan kluster pertama tahun 2009 sebanyak 18,5 juta atau berkurang 600.000 RTS tahun ini yang mencapai 19,1 juta RTS. Hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit orang yang membutuhkan ‘ikan’ (bantuan dan perlindungan sosial) dan masyarakat semakin berdaya.
Di samping itu, guna mengatisipasi dampak krisis keuangan global yang diprediksi akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, Pemerintah terus menggalakkan berbagai program yang bersifat padat karya. Salah satunya melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Pada tahun lalu, PNPM Mandiri dilaksanakan di 47.954 desa/kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 5.924 trilyun yang terdiri atas PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 4,296 trilyun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 932 Milyar, PNPM Mandiri infrastruktur perdesaan sebesar Rp.515 milyar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp.181 milyar.
Secara keseluruhan dana BLM yang terserap hingga 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 trilyun atau 79 %. Sedangkan untuk dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009.
Selain itu, pada tahun ini PNPM Mandiri direncanakan akan diperluas dan ditingkatkan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia (6.408 kecamatan) dengan anggaran yang sudah disediakan untuk tahun 2009 mencapai sekitar Rp.11,01 trilyun. Selain itu, akan diupayakan alokasi BLM akan ditambahkan menjadi rata-rata 3,2 milyar/ kecamatan agar pemanfaat PNPM Mandiri dapat ditingkatkan jumlahnya. Melalui optimalisasi program PNPM Mandiri diharapkan mampu mengurangi bertambahnya angka pengangguran.
Harapan besar memang disandarkan pada program PNPM Mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Selama dua tahun dijalankan, program ini telah mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat miskin pada khususnya, dalam meraih kesejahteraan dan terlepas dari kemiskinan.
Meski demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program PNPM Mandiri bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Adanya beberapa kendala yang dihadapi tentu saja mempengaruhi mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program tersebut. Salah satu kendala yang paling dirasakan dan sangat mempengaruhi efektifitas program ini dalam memberikan peluang bagi masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan di daerah adalah perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
Masih ada sejumlah daerah yang kurang mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri, meskipun arahan dan sosialisasi dilakukan berulang-ulang, bahkan mendatangi DPRD dan pemda setempat untuk meyakinkan pentingnya program ini. Berbagai alasan pun terungkap, salah satu alasan yang kerap terlontar, meskipun tidak dalam bentuk tertulis, para pemangku kepentingan di daerah mencurigai program PNPM Mandiri ini adalah program kampanye terselubung pemerintahan sekarang dalam rangka pemilu 2009.
Selain itu, ada juga yang menilai bahwa dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas. Bahkan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali namun menolak untuk menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri. Belum terciptanya komitmen bersama dari pemangku kepentingan di daerah inilah yang mengakibatkan dana yang tersedia belum dapat disalurkan dan dinikmati kaum miskin.
Namun demikian, kita wajib bersyukur, karena ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi dalam mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan untuk menyediaan DDUPB jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.
Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi untuk mendukung PNPM Mandiri. Bahkan untuk Tahun Anggaran 2009 sudah ada beberapa daerah yang menyatakan komitmennya untuk menyediaan Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan, antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.
Kita semua tentunya sepakat bahwa pemberantasan kemiskinan dan pengangguran bukanlah pekerjaan sederhana. Pemberantasan kemiskinan dan pengangguran juga bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.
Begitu pula dengan pelaksanaan PNPM Mandiri juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme kerjasama. Penyertaan dana daerah bagi PNPM Mandiri ditujukan untuk membangun pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan adalah upaya bersama, mendorong pemerintah daerah menjalankan program-program pro rakyat, melatih aparat pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dan untuk mewujudkan perhatian pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Oleh karenannya, apabila suatu daerah tidak menyediakan DDUPB , maka jumlah BLM bagi masyarakat miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program ini.
Penutup
Meskipun program PNPM Mandiri sangat baik bagi pemberdayaan terutama bagi masyarakat miskin, program ini tentunya tidak terus menerus dikembangkan. Suatu saat program ini harus berhenti dan jika berhenti diharapkan masyarakat didukung oleh Pemerintah Daerah sudah dapat melanjutkan dan mengembangkan lebih lanjut secara mandiri.
Untuk mempersiapakan itu, maka pada desa atau masyarakat yang dinilai sudah mampu, dikembangkan skema pengembangan Lembaga Dana Amanah Masyarakat/LDAM (Community Trust Fund). Langkah ini sebagai upaya menghidupkan kembali (Reviving) ‘Lumbung Desa” yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Bedanya, jika pada jaman dalu lumbung desa berupa gabah atau padi, pada masa sekarang tentunya dapat diekuivalensikan dengan adanya dana amanah/trust fund yang dikelola masyarakat. Keberadaan LDAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyaluran dana secara langsung bagi masyarakat.
Di samping itu, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai kelompok-kelompok swadaya masyarakat/KSM yang dihasilkan oleh PNPM Mandiri diharapkan mampu menjalankan dan mengembangkan dana bagi masyarakat tersebut.
Di muat di Majalah Komite Edisi 1 Januari 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar