PNPM Mandiri KP Bagi Masyarakat Pesisir

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah lautan sekitar 5,8 juta km2 atau sekitar 70% dari luas total teritorial Indonesia serta memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sekitar 81 ribu km. Kondisi ini tentunya menjadi potensi yang besar bagi negeri ini untuk mensejahterakan rakyatnya.

Namun sayang, potensi yang begitu melimpah belum mampu menjadikan negeri ini menjelma menjadi bangsa bahari besar dan mandiri. Ini ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan masih cukup banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa di tengah potensi lautan yang begitu besar justru kantong-kantong kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masih mendera para nelayan baik secara struktural, kultural, bahkan secara alami.

Nelayan kita masih terjerat oleh terbatasnya kemampuan modal, manajemen yang lemah, cengkraman tengkulak serta keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Kondisi ini dipersulit oleh situasi alamiah laut yang seringkali sukar diprediksi seperti gelombang tinggi, angin dan badai, serta rusaknya alam yang mengakibatkan hasil tangkapan semakin berkurang.

Di samping itu, faktor kultural juga bisa menjerumuskan nelayan semakin terkungkung dalam kemiskinan. Begitu besarnya, kekayaan laut kita tanpa disadari justru meninabobokan. Akibatnya, tercipta ketergantungan yang besar terhadap sumber daya laut sehingga berakibat kurangnya montivasi dalam usaha meningkatkan usaha peningkatan sumber daya manusia.

Inilah yang membuat faktor penyebab kemiskinan nelayan menjadi sangat kompleks. Karenannya, dibutuhkan strategi kebijakan pembangunan yang efektif dan komprehensif. Begitu kompleksnya pemasalahan yang menyelimuti kemiskinan nelayan sehingga tak jarang muncul pertanyaan mungkinkah kemiskinan nelayan dapat dituntaskan mengingat masalah yang ada laksana benang kusut yang susah diuraikan?

Oleh karena itu, kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kegagalan program pengentasan kemiskinan nelayan dinilai terjadi karena hanya menggunakan satu pendekatan yang bersifat projec oriented. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir lebih diarahkan pada peningkatan hasil penangkapan namun kurang memperhatikan sumberdaya lokal baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Pemerintah sekarang sebenarnya telah melaksanakan beragam program pemberdayaan masyarakat nelayan. Salah satunya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dijalankan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Ada tiga program PEMP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN), program kedai pesisir, dan program penguatan modal bagi masyarakat pesisir yang bekerjasama dengan lembaga keuangan. Di samping itu, dalam rangka menguatkan modal nelayan, PEMP bekerja sama dengan kalangan perbankan dan nonperbankan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir, maka pemerintah mulai tahun ini mengitegrasikan program-program pemberdayaan dilingkup DKP ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP).

Program ini telah diluncurkan di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Maret lalu. Sasaran program adalah masyarakat kelautan dan perikanan dengan skala usaha mikro. Melalui program ini diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan yang menimpa pada sekitar 32% dari 16,42 juta masyarakat pesisir dan nelayan bisa tercapai.

Untuk program ini pemerintah mengalokasikan Rp116 milyar, yang akan dialokasikan ke 120 kabupaten/kota. Dana tersebut akan dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagian untuk untuk dana sosialisasi, peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri KP akan meliputi empat komponen yaitu pertama, perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa. Kedua, pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan. Ketiga, penguatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan keempat, pemberdayaan masyarakat.

Penutup

Beragam inisatif dalam memberdayakan masyarakat melalui PNPM Mandiri KP atau pun program lainnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Melalui program yang bersifat pemberdayaaan inilah diharapkan akan mampu mengurangi ketergartungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Keberadaan program PNPM Mandiri KP tentu dapat menjadi harapan besar bagi masyarakat nelayan dan pesisir untuk bisa membebaskan mereka dari kondisi kemiskinan. Di samping itu, program ini tentunya dapat memberikan manfaat terhadap terciptanya lapangan kerja serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kalangan nelayan. Sehingga pada akhirnya, mampu menghilangkan stereotip sebagai masyarakat miskin yang mereka sandang selama ini. (dimuat di Majalah KOMITE edisi 1-15 Mei 2009)