Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Mereka bertempat tinggal di sedikitnya 8.090 desa pesisir yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini.

Pilihan untuk hidup di kawasan pesisir tentu sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Sepanjang wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat.

Kondisi geografis yang memiliki garis pantai begitu panjang ditambah besarnya potensi perikanan yang ada, seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang mendiaminya. Berharap kemakmuran hidup dari potensi dan kekayaan alam yang ada tentu bukan keinginan yang muluk-muluk.

Namun, kondisi yang dialami sebagian besar masyarakat pesisir ternyata tak sepenuhnya sejahtera. Hal ini jika kita menengok hasil analisis beberapa lembaga, yang mengungkapkan tingkat kemiskinan atau Poverty Headcount Index (PHI) rata-rata 0,3241. Dengan begitu, artinya diindikasikan masih ada sekita 32% dari total masyarakat pesisir yang masuk kategori miskin.

Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir sejatinya bukan cerita baru di negeri ini. Kemiskinan yang mereka alami sekan menjelma menjadi kemiskinan yang bersifat struktural. Masyarakat pesisir ditengarai masih berlum terpenuhi hak-hak dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Akibatnya masih cukup banyak anak nelayan miskin yang ikut terjebak dalam rantai kemiskinan sebagaimana yang dialami orang tuanya.

Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya kekayaan alam nan melimpah ternyata belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sektor kelautan juga semestinya memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun hingga sekarang, kontribusi yang disumbangkan masih relatif relatif kecil bila dibandingkan dengan negara lain yang secara geografis memiliki garis pantai lebih pendek.

Semestinya, Bangsa Indonesia patut berbangga masih ada masyarakat yang rela mencurahkan hidup untuk mengelolah sumberdaya laut yang ada. Mengingat, pembangunan sektor kelautan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan ditunjang sistem kebijakan yang memadai. Sektor kelautan juga membuka peluang bagi bangsa ini untuk menuju persaingan ekonomi global.

Oleh karena itu, upaya memberdayakan masyarakat pesisir dan membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi keharusan sebagai langkah awal dalam membangunan sektor kelautan. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah seharusnya lebih berpihak lagi pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Komitmen Bersama

Inilah kenyataan dan persoalan yang dihadapi bangsa kita. Kenyataan ini pula yang mendorong pemerintah terus mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun nelayan. Beragam program pun telah dijalankan pemerintah agar mereka bisa lebih berdaya.

Salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan yang mulai dijalankan pada tahun ini. Program ini meliputi empat komponen kegiatan di antaranya perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa serta pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan. Selain itu ada juga program penguatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan dan aparat serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2009 ini alokasi dana untuk program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan berjumlah Rp116 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan ke 120 kabupaten/kota dengan mendapat sekitar dana sebesar Rp926 juta yang akan dialokasikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta dana sosialisasi dan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.

Program ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir karena melalui program ini masyarakat boleh mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Masyarakat pun bisa mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat berbasis sumberdaya lokal, baik masyarakatnya maupun sumberdaya alamnya.

Kita semua tentu menyadari, mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat pesisir bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan komitmen bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Jika semua stakeholder yang ada memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir maka setiap program yang ada akan dapat berjalan dengan baik.

Begitu pula dengan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan ini, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung program tersebut karena mereka lebih memahami karakteristik masyarakat di daerahnya.

Kita patut berbangga, adanya program PNPM Mandiri disambut antusias oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan masyarakat Sulawesi Tengah. Di provinsi tersebut pemerintah daeranya memiliki komitmen untuk menjadikan sumber daya kelautan sebagai salah satu sektor unggulan. Keberadaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan tentu sangat membantu terutama dalammewujudkan komitmen menuju Propinsi Rumput Laut tahun 2011.

Beragam program pun dijalankan dalam rangka mendokrak potensi kelautan dan perikanan yang ada diwilayah Sulteng. Seperti pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) dan Pabrik Es PPI di Kabupaten Donggala. Ada juga pembangunan Cluster Rumput Laut yang berbasis perpolisian Mayarakat (POLMAS) yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Teluk Tomini. Pembangunan sarana tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir terutama kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Penutup

Permasalahan kemiskinan, BBM, sampah dan tingkat pendidikan yang dialami para nelayan dan masyarakat pesisir tersebut merupakan pekerjaan rumah bangsa ini yang patut segera diatasi. Tak heran jika upaya pemerintah dalam mengatasi hal itu telah dilakukan dengan menggulirkan banyak sekali program dan kegiatan dengan jumlah uang yang tidak sedikit, seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan langsung alat-alat perikanan, dan masih banyak lagi.

Seluruh program tersebut, terutama Program PNPM Kelautan dan Perikanan, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Program Program PNPM Kelautan dan Perikanan menjadi harapan besar bagi masyarakat di daerah pesisir dan nelayan karena sasaran penerima manfaatnya adalah masyarakat kelautan dan perikanan dengan skala usaha mikro bidang usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran ikan, usaha jasa perikanan, pengelolaan wisata bahari, usaha garam rakyat serta usaha lainnya.

Dengan demikian program yang dijalankan tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan sehingga mampu mengangkat mereka dari belenggu kemiskinan yang ada. (dimuat di majalah Komite edisi 01 Agustus 2009)