Bertumpu Pada Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2010 mendatang dapat turun hingga mencapai angka 12-13,5 persen dari total penduduk Indonesia. Target tersebut merupakan wujud rasa optimisme pemerintah melihat kondisi kemiskinan yang mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah penduduk miskin, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Mengalami penurunan sebesar 2,43 juta bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen). Di tahun 2010, angka kemiskinan ditargetkan bisa turun lagi hingga mencapai 12-13,5 persen.

Penetapan target angka kemiskinan sebagaimana yang disampaikan Presiden ketika membacakan pidato pengantar/keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI awal Agustus lalu menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di negeri ini.

Kemiskinan, sebagai salah satu persoalan bangsa ini tetap menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah di tahun mendatang. Pemerintah tetap berkomitmen akan meneruskan beberapa program peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial guna mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran 2010. Komitmen ini dijalankan melalui beragam program yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil menengah, dan pelaksanaan sistem jaminan sosial.

Untuk mendukung komitmen tersebut, sesuai dengan prioritas RKP 2010 maka dalam rancangan anggaran belanja, pemerintah memberikan porsi yang cukup besar dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Sedangkan untuk alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Meski alokasi angaran yang diberikan untuk program penanggulangan kemiskinan cukup besar namun bukan berarti untuk mencapai target tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Kita semua memahami bahwa tekanan krisis ekonomi global di tahun depan masih sangat kuat terhadap Indonesia. Kondisi tersebut jelas menjadi salah satu kendala dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, upaya melalui program antisipasi kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin tetap harus semakin ditingkatkan. Beberapa langkah baru telah dilakukan pemerintah, seperti mengkonsolidasikan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang kini masih ‘tercecer’ di banyak kementerian dan lembaga. Beragam program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbagi menjadi tiga klaster yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan semakin dikonsolidasikan.

Selain itu, Pemerintah juga akan menggenjot Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan menargetkan mampu menyasar hingga dua juta keluarga sangat miskin. Upaya tersebut juga didukung dengan langkah memperkuat kelembagaan Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) di daerah yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Andalkan PNPM

Guna mencapai target tersebut beragam program yang terbukti mampu dan efektif mengurangi penduduk miskin seperti Program Nasional Perbedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap dilanjutkan. Program tersebut menjadi andalan sebagai program pendorong kesejahteraan masyarakat di tahun depan.

Program tersebut dinilai memang layak diteruskan lantaran krisis ekonomi global yang berimbas pada Indonesia telah memicu koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. PNPM Mandiri dan KUR terbukti memberikan dampak yang besar bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Selama tahun 2009, PNPM dan KUR mampu menyerap hingga 10 juta orang, khususnya para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian PNPM Mandiri menyerap 4 juta orang dan daya serap KUR mencapai 6 juta orang.

Program PNPM Mandiri dijalankan di 6.408 kecamatan di seluruh Indonesia dengan alokasi dana sebesar Rp 13,7 triliun. Sedangkan KUR tahun 2009 ditambah dari sebelumnya Rp 14 triliun menjadi Rp 34 triliun. Tambahan itu terjadi lantaran pemerintah menambah dana jaminan KUR menjadi Rp 3,4 triliun dari sebelumnya Rp 1,4 triliun.

Pemerintah juga berencana mengalokasikan Rp 16 triliun untuk membiayai PNPM Mandiri tahun 2010 nanti. Ini berarti ada peningkatan alokasi anggaran sekitar Rp 2,3 triliun dari tahun 2009.

Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran yang cukup besar tersebut, tentunya program ini tetap harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga PNPM Mandiri yang digulirkan pemerintah ini benar-benar tumpuhan program pemerintah dalam upaya meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan yang mampu mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Penutup

Sejak 2007 pemerintah telah membentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam rentang kurang lebih dua tahun pelaksanaanya beragam manfaat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun tumbuhnya ekonomi produktif melalui beragam usaha yang dijalankan.

Pada 2009 PNPM Mandiri makin berkembang dengan sasaran program di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Karenanya, dengan berbekal pada tingkat penyerapan PNPM Mandiri, KUR dan beragam program lainya, seperti Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, dan Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah optimis angka kemiskinan di tahun 2010 akan dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. (dimuat di Majalah Komite Edisi 15 Agustus 2009)