Pada pertengahan Agustus lalu, tepatnya pada tanggal 14-16 Agustus 2009, telah diselenggarakan perhelatan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo dan Award Tahun 2009 di Balai Sidang Jakarta Convention Center.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai prestasi dan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan dari pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat serta program pembangunan berbasis kerakyatan lainnya (community driven development).
Beragam kegiatan pun digelar sebagai bagian dari rangkaian GKPM Expo dan Award Tahun 2009 tersebut. Dalam even tersebut ditampilkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pameran. Selain itu juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti Seminar Internasional “Best Practices in Community Empowerment”, Seminar ”Best Practices on CSR”, Workshop “Grand Strategi Percepatan Pembangunan Daerah”, GKPM Award Tahun 2009 serta pertunjukan seni dan budaya.
Program pemberdayaaan masyarakat memang sudah bukan lagi sekedar konsep namun sudah dijalankan pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam upaya memberikan kesadaran bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, agar memiliki spirit motivasi yang tinggi untuk bangkit lebih sejahtera.
Meski demikian kita tentu menyadari bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Untuk itu, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri merupakan wujud nyata harmonisasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar di Kementerian/Lembaga.
Melalui program PNPM Mandiri inilah diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara mandiri melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian. Hal ini sesuai dengan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin bukan lagi menjadi obyek pembangunan melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) terselenggara sebagai bentuk wujud nyata komitmen pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis community empowerment. Di samping itu juga berkat adanya inisiasi dari pihak swasta dalam hal ini oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD), Bakrie Untuk Negeri (BUN), dan PT Persada Multi Cendekia. Serta didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, baik dari kalangan Pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok masyarakat lainnya.
Kita semua tentu sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kepedulian kalangan usaha/swasta yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memang memerlukan sinergi yang kokoh dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, kalangan swasta maupun BUMN, asosiasi, perguruan tinggi, perbankan, kalangan media massa, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, agar semua pihak dapat lebih terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh masyarakat luas. Beragam acara semacam GKPM juga layak dilaksanakan sebagai bukti nyata dan sarana saling tukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah tentunya juga sangat mendukung aktivitas masyarakat, kalangan dunia usaha, maupun Perguruan Tinggi dalam menciptakan berbagai inovasi dan program sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berdaya, maju, dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Hingga 2015
Saat ini hasil dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri sudah bisa dinikmati masyarakat. Beragam mimpi masyarakat pun dapat terpenuhi. Mulai dari kemudahan memperoleh sarana air bersih, fasilitas jalan yang memadahi serta kemandirian energi.
Di samping itu, kemudahan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan bagi masyarakat tidak lagi menjadi impian namun telah hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua itu terlaksana berkat beragam program yang dijalankan PNPM Mandiri yang di dalamnya masyarakatlah yang berhak mengusulkan program apa yang mereka butuhkan. Masyarakat pulalah yang melakukan dan mengawasi pelaksanaan program. Setiap program yang dijalankan pun menjelma menjadi kebutuhan bersama.
Mengingat begitu pentingnya spirit motivasi yang tertanam bagi masyarakat melalui program PNPM Mandiri maka program ini akan tetap dijadikan program utama sebagai program pendorong kesejahteraan masyarakat. Program ini akan tetap dilanjutkan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015
Dari hasil evaluasi kita juga patut bersyukur karena program PNPM Mandiri telah banyak memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. PNPM Mandiri sepanjang tahun 2008 telah mampu menyerap hingga 4 juta orang. Jumlah tersebut khususnya para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk tahun 2009, pemerintah mengalokasikan dana untuk PNPM Mandiri sebesar Rp 16 triliun dari sebelumnya Rp 11 triliun yang dikucurkan ke 6.408 kecamatan di seluruh Indonesia. Melalui alokasi dana bantuan bergulir Rp 3 miliar yang didapatkan tiap-tiap kecamatan maka ada sekitar 24 juta lapangan kerja akan tercipta. Dengan rincian sebanyak 14 juta dampak langsung dan 10 juta dampak tidak langsung.
Hasil tersebut tentunya memberi bukti bahwa gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat bisa menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai penanggulangan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri juga diakui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan telah mengadopsi model pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut. Beberapa negara anggota ASEAN termasuk Laos, Kamboja, dan Myanmar juga sudah mulai mengadopsi model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tersebut.
Penutup
Kita semua menyadari bahwa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen dan sinergi yang kokohdari semua pemangku kepentingan. Partisipasi dari semua pihak dalam upaya tersebut sangat penting mengingat upaya penanggulangan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat miskin itu sendiri.
Oleh karena itu, melalui GKPM 2009 diharapkan partispasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, kalangan dunia usaha, maupun kelompok masyarakat lainnya semakin meningkat.
Di samping itu, sebagai salah satu langkah dari upaya memantapkaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tercakup dalam tiga kluster yaitu kluster program bantuan dan perlindungan sosial kepada rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin, kluster pemberdayaan masyarakat, dan kluster pemberdayaan usaha mikro.
Khusus untuk kluster pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pemantapan koordinasi semua progam pemberdayaan masyarakat yang ada di semua lembaga/departemen melalui PNPM Mandiri agar upaya membangun kemandirian masyarakat lebih efektif tercapai. (dimuat di Majalah E 1-14 September 2009)
Beragam kegiatan pun digelar sebagai bagian dari rangkaian GKPM Expo dan Award Tahun 2009 tersebut. Dalam even tersebut ditampilkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pameran. Selain itu juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti Seminar Internasional “Best Practices in Community Empowerment”, Seminar ”Best Practices on CSR”, Workshop “Grand Strategi Percepatan Pembangunan Daerah”, GKPM Award Tahun 2009 serta pertunjukan seni dan budaya.
Program pemberdayaaan masyarakat memang sudah bukan lagi sekedar konsep namun sudah dijalankan pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam upaya memberikan kesadaran bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, agar memiliki spirit motivasi yang tinggi untuk bangkit lebih sejahtera.
Meski demikian kita tentu menyadari bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Untuk itu, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri merupakan wujud nyata harmonisasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar di Kementerian/Lembaga.
Melalui program PNPM Mandiri inilah diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara mandiri melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian. Hal ini sesuai dengan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin bukan lagi menjadi obyek pembangunan melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) terselenggara sebagai bentuk wujud nyata komitmen pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis community empowerment. Di samping itu juga berkat adanya inisiasi dari pihak swasta dalam hal ini oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD), Bakrie Untuk Negeri (BUN), dan PT Persada Multi Cendekia. Serta didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, baik dari kalangan Pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok masyarakat lainnya.
Kita semua tentu sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kepedulian kalangan usaha/swasta yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memang memerlukan sinergi yang kokoh dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, kalangan swasta maupun BUMN, asosiasi, perguruan tinggi, perbankan, kalangan media massa, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, agar semua pihak dapat lebih terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh masyarakat luas. Beragam acara semacam GKPM juga layak dilaksanakan sebagai bukti nyata dan sarana saling tukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah tentunya juga sangat mendukung aktivitas masyarakat, kalangan dunia usaha, maupun Perguruan Tinggi dalam menciptakan berbagai inovasi dan program sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berdaya, maju, dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Hingga 2015
Saat ini hasil dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri sudah bisa dinikmati masyarakat. Beragam mimpi masyarakat pun dapat terpenuhi. Mulai dari kemudahan memperoleh sarana air bersih, fasilitas jalan yang memadahi serta kemandirian energi.
Di samping itu, kemudahan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan bagi masyarakat tidak lagi menjadi impian namun telah hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua itu terlaksana berkat beragam program yang dijalankan PNPM Mandiri yang di dalamnya masyarakatlah yang berhak mengusulkan program apa yang mereka butuhkan. Masyarakat pulalah yang melakukan dan mengawasi pelaksanaan program. Setiap program yang dijalankan pun menjelma menjadi kebutuhan bersama.
Mengingat begitu pentingnya spirit motivasi yang tertanam bagi masyarakat melalui program PNPM Mandiri maka program ini akan tetap dijadikan program utama sebagai program pendorong kesejahteraan masyarakat. Program ini akan tetap dilanjutkan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam merealisasikan target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015
Dari hasil evaluasi kita juga patut bersyukur karena program PNPM Mandiri telah banyak memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. PNPM Mandiri sepanjang tahun 2008 telah mampu menyerap hingga 4 juta orang. Jumlah tersebut khususnya para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk tahun 2009, pemerintah mengalokasikan dana untuk PNPM Mandiri sebesar Rp 16 triliun dari sebelumnya Rp 11 triliun yang dikucurkan ke 6.408 kecamatan di seluruh Indonesia. Melalui alokasi dana bantuan bergulir Rp 3 miliar yang didapatkan tiap-tiap kecamatan maka ada sekitar 24 juta lapangan kerja akan tercipta. Dengan rincian sebanyak 14 juta dampak langsung dan 10 juta dampak tidak langsung.
Hasil tersebut tentunya memberi bukti bahwa gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat bisa menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai penanggulangan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri juga diakui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan telah mengadopsi model pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut. Beberapa negara anggota ASEAN termasuk Laos, Kamboja, dan Myanmar juga sudah mulai mengadopsi model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tersebut.
Penutup
Kita semua menyadari bahwa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen dan sinergi yang kokohdari semua pemangku kepentingan. Partisipasi dari semua pihak dalam upaya tersebut sangat penting mengingat upaya penanggulangan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat miskin itu sendiri.
Oleh karena itu, melalui GKPM 2009 diharapkan partispasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, kalangan dunia usaha, maupun kelompok masyarakat lainnya semakin meningkat.
Di samping itu, sebagai salah satu langkah dari upaya memantapkaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tercakup dalam tiga kluster yaitu kluster program bantuan dan perlindungan sosial kepada rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin, kluster pemberdayaan masyarakat, dan kluster pemberdayaan usaha mikro.
Khusus untuk kluster pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pemantapan koordinasi semua progam pemberdayaan masyarakat yang ada di semua lembaga/departemen melalui PNPM Mandiri agar upaya membangun kemandirian masyarakat lebih efektif tercapai. (dimuat di Majalah E 1-14 September 2009)
1 komentar:
Halo,
nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari indonesia. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya merasa tegang secara finansial dan putus asa, saya ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman secara online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya menghubungi saya kepada pemberi pinjaman yang sangat andal yang disebut perusahaan pinjaman Glory, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sejumlah 500 juta dalam waktu kurang dari 3 jam tanpa tekanan atau tekanan pada tingkat bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya ajukan, dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan. Jadi saya berjanji akan membagikan kabar baik, agar orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, hubungi Ibu Glory melalui email: gloryloanfirm@mail.com.
Anda juga bisa menghubungi saya di dewiputeri9@gmail.com saya
Posting Komentar