Percepat Program Penanggulangan Kemiskinan

Perekonomian global akhir-akhir ini sedang dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Krisis keuangan dan melemahnya perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan berbagai macam sikap dan reaksi dari pemerintah di seluruh belahan dunia. Berbagai langkah strategis diambil agar krisis ini tidak berimbas buruk pada perekonomian global.

Kondisi semacam ini, sekecil apapun tentu juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat tersebut dikhawatirkan berimbas juga pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang ada. Beberapa dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan mulai terasa pada semester I tahun 2009. Dampak yang paling terasa adalah pada angka pengangguran yang dipicu oleh maraknya pemutusan hubungan kerja.

Kewaspadaan terhadap efek negatif dari kondisi tersebut memang sangat diperlukan. Namun, seperti yang diserukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita semua dalam menghadapi krisis keuangan dan resesi ekonomi global, bangsa Indonesia harus tetap tenang dan tidak panik. Kita semua diharapkan tetap berpikir rasional agar jalan dan solusi bisa ditemukan.

Pemerintah dan semua pihak terkait terus berusaha untuk mengatasi agar dampak krisis finansial global ini bisa diminimalkan. Berbagai program dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas dan menjadi langkah penting yang dilakukan pemerintah. Anggaran dalam APBN dan APBD mesti dijalankan dengan baik agar program tetap berjalan. Sehingga proteksi terhadap rakyat kecil terutama kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya tidak mengalami gangguan.

Untuk menghadapi masalah krisis ekonomi global, pemerintah akan mempercepat Program Penanggulangan kemiskinan. Langkah pengamanan program prioritas terus dilakukan pemerintah guna mengantisipasi dampak tersebut. Pemerintah juga tetap melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan yaitu: pertama, mengenai bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan ketiga, pemberdayaan UMK melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam rangka menguatkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah memastikan pada tahun 2009 ini tidak akan ada pengurangan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan meski krisis keuangan dunia diperkirakan berdampak terhadap keuangan dalam negeri.

Berjalan Baik

Pengaruh kondisi perekonomian saat ini memang memberikan sedikit dampak pada perubahan traget program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan pertimbangan kondisi krisis keuangan global diprediksi akan mempengaruhi kelancaran penyaluran kredit maka pemerintah menurunkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2008 dari Rp 14 triliun menjadi Rp 12 triliun.

Padahal jika kita evaluasi, program KUR selama ini dalam proses penyalurannya dapat dinilai sudah sangat baik. Kita bisa lihat realisasinya hingga bulan Oktober dana yang tersalurkan sebesar Rp.10,9 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp800 miliar jika dibandingkan dengan bulan Agustus mencapai Rp10,11 triliun (67,39%) dengan jumlah debitur 1.193.524 orang (59,92%) dengan rata-rata kredit per debitur sebesar Rp8,47 juta. Sementara itu untuk tahun depan diperkirakan penyaluran KUR akan mencapai Rp22,5 triliun hingga Rp24 triliun untuk 2,5 juta debitur.

Disamping itu tingkat kredit macet (Non Performing Loan/NPL) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir September 2008 hanya sebesar 0,17%. Dengan tingkat kredit macet sebesar itu relatif kecil dan patut disambut positif di tengah ancaman krisis finansial yang melanda dunia.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program lain yang tercakup dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan juga telah berjalan dengan baik. Di klaster pertama, program bantuan dan perlindungan sosial seperti raskin, BLT, Jamkesmas, BOS, dan program PKH berjalan sesuai target.

Untuk program Raskin misalnya, hingga 8 Oktober telah telah menyalurkan beras raskin sebanyak 2,349 juta ton atau 70,29 persen dari pagu sebesar 3,342 juta ton kepada 18,7 juta rumah tangga miskin. Sementara untuk Program Keluarga Harapan masih dilakukan uji coba kepada 621.000 RTSM di 13 Provinsi, 70 kabupaten dan 629 kecamatan.

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama sudah mencapai 87,32% dari target 19,1 juta rumah tangga sasaran. Sementara pembayaran tahap dua baru sekitar 61,9%.

Untuk program jaminan kesehatan masyarakat, Kepemilikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) juga sudah merambah sebanyak 71,4 juta jiwa dari target 73,7 juta jiwa dengan realisasi dana yang disalurkan Rp 1,2 triliun. Sedangkan realisasi Program Bantuan Operasional Sekolah BOS sudah mencapai 65,9 persen dari target untuk siswa miskin SD, kemudian siswa miskin SMP sebesar Rp 251,485 miliar, sedangkan untuk siswa SMA sebanyak 56,4 persen dari target Rp 242,2 miliar.

Program penanggulangan kemiskinan yang termasuk klaster kedua yang dilaksanakan melalui program PNPM Mandiri telah terealisasi sebanyak Rp 7,14 triliun di 36.400 desa, dan tahun 2009 akan disalurkan PNPM sebesar Rp 9,7 triliun.

Penutup

Dengan melihat kondisi perekonomian saat ini, percepatan pelaksanaan 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan akan terus dilaksanakan sebagai langkah mengantisipasi krisis global.

Pemerintah juga bertekad untuk fokus dan berkonsentrasi memproteksi, melindungi, dan memastikan kebutuhan rakyat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain agar tidak terganggu ketika krisis keuangan global menerpa seluruh negara di dunia.

Berbagai program yang sangat penting yaitu pengurangan kemisikinan tetap prioritas dan tidak terganggu sama sekali dengan melanjutkan program penanggulangan kemiskinan antara lain:

Pertama, mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang tercakup dalam tiga klaster yaitu: klaster pertama jaminan dan perlindungan sosial yang mencakup program BLT, Raskin, BOS, Jamkesmas, PKH. Klaster kedua, berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan klaster ketiga, program pemberdayaan Usaha kecil dan Menegah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kedua, menjaga stabilitas kebutuhan pokok rakyat yang khususnya pangan dan bahan bakar. Dan ketiga, melanjutkan program-program yang mendorong investasi, penciptaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari krisis keuangan dan resesi ekonomi global terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Di muat di Majalah KOMITE Edisi 2 Oktober 2008