Pada dasarnya implementasi kemitraan masyarakat dalam pembangunan manusia memerlukan skema, model, atau contoh-contoh kemitraan dan dalam implementasi diwujudkan menjadi simpul-simpul kemitraan masyarakat dalam pembangunan manusia. Dalam simpul kemitraan tersebut terdapat; pelaku kemitraan yaitu komponen-komponen masyarakat, kegiatan kemitraan, obyek/kelompok sasaran kemitraan, sistem pendukung (support system) dan sistem peningkatan kapasitas dan pendampingan.
Dikarenakan implementasi pembangunan manusia ini sebenarnya adalah suatu “ Gerakan Kemitraan Masyarakat” maka perlu dikembangkan simpul-simpul kemitraan yang sebanyak-banyaknya. Dalam simpul-simpul kemitraan tersebut, masyarakat akan bersatu dan bekerjasama dengan komponen masyarakat lainnya, mengeratkan keakraban sosial dalam mengerjakan kebaikan dan hal yang konstruktif serta positif, melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Untuk mendorong motivasi masyarakat membangun kemitraan, maka perlu disiapkan sistem apresiasi, penghargaan dan insentif bagi implementasi kemitraan yang baik (reward system). Dengan begitu, implementasi kegiatan kemitraan tersebut secara serentak dan bersama-sama akan dapat mencapai tujuan pembangunan manusia secara lebih cepat dengan beban yang lebih ringan, karena semua komponen memberikan kontribusinya serta tidak menggantungkan semua pada pemerintah saja.
Tujuan Kemitraan Masyarakat
Sejalan dengan semangat desentralisasi tujuan implementasi kemitraan masyarakat adalah; Pertama, mendorong seluruh komponen masyarakat mengembangkan kemitraan diantara pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan manusia. Kedua, mendorong tumbuh-kembangnya wujud kemitraan masyarakat dalam pembangunan manusia dengan berlandaskan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Ketiga, mendorong agar masyarakat terlibat dalam setiap prosesnya dan menjadikan kemitraan ini menjadi sarana bagi pemersatu dan perekat sosial bangsa, dan bagi peningkatan kerukunan antar komponen masyarakat. Keempat, mendorong masyarakat bekerja bersama, bergotong-royong melakukan kegiatan yang bermanfaat atas usulan mereka, meningkatkan kerukunan sosial dan melatih pola pikir masyarakat untuk lebih positif, dalam semangat kerukunan bangsa dan menghargai “kerja keras dan kemitraan”.
Keempat tujuan implementasi kemitraan masyarakat tentunya harus dibarengi dengan prinsip dasar pendekatan kemitraan masyarakat dalam Pembangunan Manusia yang memandang masyarakat sebagai asset/modal utama dalam kemitraan. Masyarakat juga harus dipandang sebagai satu kesatuan entitas sosial dan kultural (socio-cultural entity), sehingga wujud pembangunan manusia harus menguatkan identitas sosial dan kultural masyarakat yang positif.
Selain itu, prinsip dasar pendekatan kemitraan masyarakat harus menekankan pada membangun daya, kekuatan dan sumberdaya dalam masyarakat itu sendiri. Memfasilitasi keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam setiap langkah. Membangun “impian”, harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat. Serta membangun kerjasama, pembagian peran/ “role-sharing” dalam mewujudkan harapan tersebut berdasarkan semangat dari, oleh dan untuk masyarakat.
Lalu, keinginan, niat, “commitment” dan langkah-langkah yang dijalankan oleh masyarakat untuk mewujudkan harapannya harus diperkaya dengan berbagai bentuk dukungan dan fasilitasi/pendampingan. Selain itu, membangun mekanisme “good governance” yang dijalankan oleh masyarakat sendiri sangat penting artinya dalam kemitraan masyarakat. Karena prinsip kemitraan masyarakat adalah dari, oleh dan untuk masyarakat maka proses penilaian hasil implementasi kemitraan masyarakat dalam pembangunan manusia dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Implementasi pembanguna kemitraan masyarakat tentunya tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan yang bersifat makro. Dukungan tersebut berupa kebijakan makro ekonomi, Kebijakan hukum dan peraturan secara nasional, serta dukungan politis (political will) dari para stakeholder.
Apabila dijabarkan secara lebih detail lagi maka dukungan Instrumen-instrumen Makro antarara lain; Pertama, Regulas, yaitu reformasi perpajakan yang pro pembangunan manusia, aturan insentif dan disinsentif, peraturan kemitraan masyarakat dalam pembangunan. Kedua, Kelembagaan berupa inventarisasi dan mainstreaming kelembagaan dalam upaya pembangunan manusia, dll.
Ketiga, Pendanaan ; Dukungan APBN dan APBD dalam implementasi pembangunan manusia oleh masyarakat (on-budget), Pengembangan Dana Amanah/Perwalian bagi Pembangunan Manusia (Human Development Trust Fund) untuk menampung dukungan dana non APBN ( off-budget). Keempat, SDM ; pengembangan kapasitas SDM yang menjalankan implementasi pembangunan manusia.
Dukungan lain yang tidak kalah penting berupa sistem Informasi, data dasar pembangunan manusia dan kemitraannya, serta agenda sosialisasi dan kamapanye terus menerus. Selain itu keberadaan jejaring forum masyarakat bagi implementasi pembangunan manusia sangat besar perannya dalam menentukan keberlanjutan kemitraan dalam masyarakat apalagi dengan adanya dukungan system penghargaan (reward system) semakin mempercepat proses pembangunan kemitraan masyarakat untuk mendukung pembangunan manusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar