Tangal 4 Juni 2007, Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pada bulan Mei 2007 terjadi inflasi sebesar 0,10% atau terjadi kenaikan indek harga konsumen (IHK) dari 148,43 pada bulan April menjadi 148,58 pada bulan Mei 2007. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, tarif listrik, air, bahan bakar dll.
Kepala BPS juga sempat menyatakan bahwa diprediksikan angka kemiskinan cenderung bertambah dikarenakan harga-harga kebutuhan sehari-hari cenderung mengalami kenaikan. Memang selama Februari 2005 – Maret 2006, garis kemiskinan naik sebesar 18,39 persen dari Rp 129.128 perkapita per bulan menjadi Rp 152.847 per kapita per bulan. Numun untuk tahun 2006 hingga Mei 2007 BPS belum memberikan angka pastinya.
BPS juga menginformasikan bahwa umumnya pendapatan per kapita penduduk pada Februari 2007 mengalami kenaikan. Upah buruh tani misalnya, pada Maret 2007 mengalami peningkatan upah nominal sebesar sebesar 0,72 persen dibanding Februari 2007. Kenaikan juga dialami oleh buruh sektor bangunan sebesar 0,16 persen pada Mei 2007. Hal yang sama juga dialami oleh buruh industri pada triwulan IV 2006 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Namun sayangnya kenaikan tersebut tidak terlalu signifikatan
Mengenai penyerapan tenaga kerja, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkenas) jumlah penduduk yang bekerja menurut jam kerja seluruhnya mengalami kenaikan kurang lebih 2 juta jiwa. Pada Agutus 2006 jumlah tenaga kerja sekitar 95.455.935 jiwa dan pada Februari 2007 menjadi 97.583.141 jiwa. Tentunya penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 juta jiwa menjadi sangat signifikan kalau tidak ada tambahan angkatan tenaga kerja. Indikator-indikator di atas ini yang digunakan BPS untuk memberikan prediksi terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin dan hal tersebut sah-sah saja.
Menghadapi ancaman bertambahnya jumlah penduduk miskin tentunya pemerintah mempunyai kiat-kiat tersendiri.
PNPM-Mandiri merupakan program terpadu dari berbagai departemen dan instansi pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pada prisinsipnya PNPM-Mandiri merupakan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah dijalankan oleh berbagai departeman atau instansi pemerintah.
PNPM- Mandiri bukan berarti mengambil tugas dari instansi atau departemen yang selama ini mempunyai program penanggulangan kemiskinan, melainkan melakukan koordinasi. Karena selama ini yang terjadi adalah masalah penanggulangan kemiskinan yang menumpuk di satu daerah, ataupun di satu bidang serta masalah yang tidak tertanggulangi. Untuk itulah PNPM-Mandiri juga berfungsi sebagai koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan Masyarakat
Target penurunan jumlah penduduk miskin seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 pada akhir tahun 2009 adalah 8,2 persen. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui triple track strategy pemerintah, yaitu penanggulangan kemiskinan (pro-poor), perluasan kesempatan kerja (pro-job) dan peningkatan pertumbuhan (pro-growth).
Berdasarkan sidang cabinet pada 7 September 2006 tentang penanggulangan kemiskinan yang dihadiri oleh semua menteri dan gubernur seluruh Indonesia, menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Kesra bersama dengan Menko Perekonomian serta Menteri-menteri lainya dengan mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM-Mandiri mulai tahun 2007.
Prinsip PNPM-Mandiri adalah; partisipatif, kegiatan ditentukan oleh masyarakat (open menu), akuntabilitas, proses yang sederhana, pendampingan oleh fasilitator, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberlanjutan. Pada PNPM, alokasi dana bergulir yang dieperuntukkan untuk usaha ekonomi yang dijalankan oleh kaum perempuan ditingkatkan.
PNPM-Mandiri bukan program yang sama sekali baru namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penaggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, diintegrasikan 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan kecamatan (PPK) dan program Penaggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP).
PNPM-Mandiri 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di
Presiden telah menetapkan nama program ini menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat menjadi Program Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasaan kelangkapan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, BOS, pengembangan usaha mikro, keci dan menengah , pengembangan bahan bakar Nabati dan energi alternative, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin, dan lain sebagainya.
PNPM-Mandiri 2007 ini akan mencakup 21,92 juta orang atau 5,46 juta KK miskin di perdesaan dan 10 juta orang atau 2,5 juta KK miskin di perkotaan. Lapangan kerja baru yang dapat diciptakan oleh PNPM-Mandiri ini pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 12,5-14.4 juta orang dengan patokan berdasarkan pengalaman yang lalu, pada setiap desa akan tercipta 250 lapangan kerja per tahun.
PNPM-Mandiri juga dapat dijadikan instrumen program untuk pencapaian MDGs. Oleh karena itu, kurun waktu PNPM-Mandiri akan dilaksakan setidaknya hingga tahun 2009 sebesar Rp.32,06 triliun, dimana pada tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara Rp.0,5-1,5 milyar.
Mulai tahun 2008, BLM akan diupayakan naik menjadi Rp.3 milyar/kecamatan/tahun. Pembiayaan program berasal dari pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swadaya masyarakat. Lapangan kerja baru yang akan diciptakan pada tahun 2009 jika per kecamatan per tahun mendapat Rp.3 miliar adalah sebesar 24 juta orang secara langsung dang sebesar 16 juta orang secara tidak langsung akan mendapat manfaat dari PNPM-Mandiri ini.
Dengan diluncurkannya PNPM-Mandiri ancaman bertambahnya jumlah penduduk miskin yangt diprediksi oleh BPS dan beberapa ekonom nasional akan dapat mudah diantisipasi oleh pemerintah. Dan harapan berkurangnya penduduk miskin mencapai 8,2 persen pada 2009 akan menjadi kenyataan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar