Itulah pesan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara “Do’a dan Dzikir Bersama”, bersama pejabat eselon I seluruh Departemen tanggal 31 Desember 2006. Pesan tersebut menjadi landasan program ke depan oleh setiap depertemen.
Selama Tahun 2006 berbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan menetapkan 3 Fokus Sasaran Program yaitu penanggulangan kemiskinan, pengembangan kualitas SDM, dan tanggap cepat masalah/gangguan Bidang Kesra.
Tonggak sejarah baru juga telah ditorehkan pada tahun 2006 dengan menggulirkan Pembangunan Manusia Indonesia sebagai tujuan pembangunan bukan sekedar alat pembangunan. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas SDM memberikan dorongan yang kuat pada upaya-upaya menciptakan Tenaga Unggulan melalui berbagai Olympiade Bidang Pendidikan.
Persoalan rasa aman dari gangguan penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Kesra telah menetapkan 33 Kabupaten Percontohan dalam Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat. Penanganan penyakit flu burung juga mencapai perkembangan yang signifikan dengan semakin meningkatnya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Begitu pula dengan penanganan koordinasi HIV/AIDs mulai membawa peningkatan komitmen yang lebih baik dari semua pemangku kepentingan.
Permasalahan kurangnya akses masyarakat yang berada dipedalaman menjadi perhatian serius dengan meningkatkan daya masyarakat untuk berkembang lebih maju dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu contoh, Kementerian Koordinator Bidang Kasra telah berhasil menangani Daerah Terisolir melalui pendekatan integratif di Papua. Begitu pula dengan aneka bencana alam yang terjadi di tanah air selama tahun 2006 telah berhasil ditangani dengan system Tanggap Darurat. Program tanggap darurat dan Pasca Bencana serta Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
Dari beberapa program yang telah dilakukan ada beberapa program yang belum berhasil secara maksimal. Beberapa program tersebut antara lain program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Rencana Pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sudah 1,5 Tahun belum terbentuk. Pembentukan DJSN sesuai Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 7 Ayat 2 menegaskan, peran DJSN dalam merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial.
Penanganan persoalan hutan juga belum mampu terselesaikan secara optimal. Hal ini ditambah dengan kondisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menko Tentang Penanganan Hutan yang belum teralisir. Di samping itu, persoalan trafficking cenderung meningkat. Bahkan pencapaian peringkat II Watch List Tentang Penanganan Trafficking terancam naik kembali menjadi peringkat III.
Kebijakan Koordinasi 2007
Pada tahun 2007 ini Kementerian Koordinator Bidang Kesra mencanangkan rencana kebijakan koordinasi dengan memfokuskan pada beberapa aspek antara lain: pertama, kebijakan pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Dalam rangka menguranggi kemiskinan dan penggangguran telah dicanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Program ini mengintegrasikan program pembangunan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akan dilaksanakan dalam skala lebih besar pada 2007. TIM Pengendali PNPM yang telah dibentuk berada dibawah koordinasi TKPK dan telah mempunyai buku pedoman PNPM yang mencakup sistem monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi.
PNPM direncanakan menjangkau 33 Propinsi, 2.891 kecamatan, 33.527 desa/kel, 31,92 juta jiwa penduduk miskin dan 7,96 juta RTM. Alokasi anggaran pendanaan PNPM sebesar Rp. 4,43 T (APBN Pusat Rp. 3,62 T dan Kontribusi Daerah Rp. 0,81 T). Tujuan dan target program ini adalah menciptakan lapangan kerja baru per tahun sekitar 12,5 – 14,4 juta. PNPM juga akan meningkatkan porsi anggaran dana bergulir dalam BLM khusus untuk dikelola oleh kaum perempuan.
Mengapa dua program PPK dan P2KP yang dalam skala kecil sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu yang dipilih? Pemilihan dua program itu antara lain karena program ini menjawab persoalan mendasar masyarakat yaitu penyediaan lapangan kerja bagi rakyat miskin sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin. Evaluasi independen juga menunjukkan bahwa program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuan maupun efisiensinya. selain itu dampak eksternalitas (tambahan) kedua program juga cukup besar.
Selain itu perlu adanya pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 19 departemen dengan langkah awal segera diinventarisir kegiatan-kegiatan yang ada dengan didukung pembuatan peta berbagai program dan kegiatan yang akan disandingkan dengan peta lokasi PNPM.
Kedua, dalam rangka pembangunan bidang pendidikan program Wajar 9 tahun yang telah dicangkan pemerintah harus terus digalakkan. Komitmen itu harus diimbangi dengan terus melaksanakan program yang mendorong pencapaian penanganan buta aksara dan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi sekolah (APS) khususnya SLTP dan SLTA dengan sasaran anak-anak perempuan di provinsi / kabupaten. Pembangunan pendidikan yang sangat penting untuk ditingkatkan adalah akses penduduk miskin yang dapat / mau sekolah karena dana BOS dan paket A, B, C belum dapat menjamin peningkatan HDI akibat jumlah anak putus sekolah masih tinggi (7,62%).
Ketiga, peningkatan kualitas kesehatan. Dalam rangka peningkatan kesehatan akan dioptimalkan dukungan untuk 33 Kabupaten percontohan dalam penanganan kesehatan masyarakat. Daerah percontohan akan ditambah menjadi 100 Kabupaten pada semester II tahun 2007. Untuk mensukseskan program desa siaga perlu kebijakan untuk mengadakan tambahan bidan di desa dan 15.000 petugas lapangan KB.
Keempat, pemenuhan rasa aman dilakukan dengan peningkatan penanganan kehidupan beragama dengan pendekatan multikulturalisme dan sosialisasinya. Penanganan bencana akan dilakukan langkah optmalisasi koordinasi sesuai dengan isi SKB 3 Menko.
Di muat di Majalah KOMITE Edisi Januari 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar