Pada tahun 2006, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebesesar 41 trilyun dan menglami kenaikan pada tahun 2007 menjadi Rp 51 trilyun. Di tahun ini anggarannya mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 58 trilyun untuk 51 program yang tersebar di berbagai kementerian dan departemen.
Perhatian pemerintah tersebut telah memberikan hasil yang sangat baik dalam capaian pembangunan yang dilaksanakan. Tingkat pendidikan, kesehatan, pendidikan, kesehatan dan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Indikasi tersebut dapat dilihat dari semakin menigkatnya Indeks Pembanguan Manusia (IPM)
Di sisi lain, kemiskinan yang diderita penduduk juga mengalami penurunan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan lonjakan penduduk miskin sebesar 24,23 % atau 47,97 juta jiwa, jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan. Ini terbulti dengan capaian jumlah penduduk miskin menjadi 16,58% atau 37,17 juta jiwa pada Maret 2007.
Tren penurunan juga terjadi pada jumlah pengangguran walaupun dari segi jumlah masih cukup banyak. Hal ini tentunya menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menekan angka pengangguran yang pada tahun 2007 sebesar 10,6 juta dengan perkiraan turun menjadi 9 juta penganggur pada tahun 2008.
Di samping itu, peluang bertambahnya kemiskinan baru akibat berbagai bencana yang disebabkan pengaruh pemanasan global dan perubahan iklim perlu mendapat perhatian dari semua elemen bangsa.
Meskipun demikian, usaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat mendapatkan tantangan yang fundamental di saat kondisi nasional dan global yang kurang menguntungkan. Melambungnya harga komoditas pangan dan harga minyak dunia mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah memilih mengurangi subsidi BBM untuk menyelamatkan APBN dan lebih menekankan subsidi untuk masyarakat di tingkat bawah.
Dengan kondisi demikian, pemerintah tetap konsisten untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus pembangunan nasional melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan dan investasi sumberdaya manusia termasuk perempuan, serta tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, untuk lebih mengefektifkan berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah telah mengkonsolidasikannya dalam 3 kluster program yaitu kluster program bantuan dan perlindungan sosial, kluster program pemberdayaan masyarakat, dan kluster pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Pengelompokan program ini juga dimaksudkan untuk lebih mempertajam sasaran program yang menurut data BPS dibagi menjadi 3 kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS), yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Masyarakat yang sangat miskin diberikan program bantuan dan perlindungan sosial berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (Bantuan Langsung Tunai Bersyarat), dan Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya afirmatif pemerintah dalam merespon kenaikan harga BBM tahun 2008.
Realisasi program bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang mempunyai potensi untuk diberdayakan diwujudkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan wujud pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada setiap kecamatan rata-rata sebesar Rp 2-3 miliar per kecamatan.
Sedangkan kepada masyarakat yang telah menginisiasi dan mampu menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah serta ingin mengembangkan usahanya, diberikan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pola penjaminan pemerintah sehingga mereka dapat memperoleh pinjaman modal tanpa agunan.
PMPM Dan Peran Perempuan
PNPM Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat. Secara karakteristik, PNPM Mandiri akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam program ini partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi program mendapatkan porsi peluang yang sama. Dengan begitu, seluruh aspirasi perempuan dapat tersalurkan dan terwujudkan dalam program-program yang dilaksanakan.
Program PNPM Mandiri juga mengalokasi dana khusus dalam bentuk Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan. Dari hasil pemantauan di lapangan, SPP telah dimanfaatkan secara penuh oleh perempuan dan yang paling membanggakan adalah tingkat pengembalian pinjaman mencapai 99%. Ini memberikan arti bahwa sebenarnya kalau perempuan diberikan kesempatan maka hasilnya akan jauh lebih baik.
Untuk itu, berbagai upaya harus terus dilakukan dalam mempersiapkan perempuan agar mampu mengakses dan memperoleh manfaat yang sama dan setara dengan laki-laki dalam PNPM mandiri sehingga perempuan terlibat aktif dalam proses perencanaan dan realisasi program. Dengan demikian, perempuan tidak hanya terposisi sebagai objek melainkan mampu menjadi bagian subyek utama pembangunan.
Melihat begitu pentingnya peran serta kaum perempuan dalam proses pembangunan dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi dan lembaga masyarakat dalam menunjang pemberdayaannya.
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), misalnya, yang memiliki akar hingga ke dasa wisma memiliki peran yang strategis dalam mendorong perang aktif kaum perempuan untuk mengisi proses pembangunan. Hal ini karena gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional yang tumbuh dari bawah (keluarga) yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidaklah semudah di ucapan. Terlebih lagi persoalan penyebab terjadinya masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran semakin komplek. Inilah yang menjadi tantangan bagi jajaran tim penggerak PKK dengan segenap unsurnya untuk meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Kiprah Tim Penggerak PKK sebenarnya sudah tercermin pada upaya mengarahkan 10 program Pokok PKK kepada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Di bidang ekonomi, TP PKK dapat lebih mendorong upaya peningkatan pendapatan keluarga, melalui program murni kreasi TP PKK maupun program kemitraan dengan berbagai program pemerintah atau pemerintah daerah di bidang ekonomi, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program pembinaan usaha mikro, pemanfaatan pekarangan usaha produktif, dan berbagai basis variasi program yang ada.
Di dalam program PNPM mandiri PKK tentunya dapat berperan dalam membantu fasilitator PNPM Mandiri atau mendampingi masyarakat sebagai pemanfaat program terutama kaum perempuan agar mampu menetapkan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Organisasi PKK juga dapat berperan dalam mensosialisasikan setiap program pemerintah khususnya dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan membantu memantau pelaksanaan program agar sesuai dan tepat sasaran.
Di bidang sosial budaya, TP PKK diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga, melalui peningkatan pelayanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, juga dapat mendorong meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia melalui upaya pendidikan masyarakat, pelatihan keterampilan perempuan, dan pengembangan wawasan yang dibutuhkan.
Penutup
Gerakan PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang telah diakui manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tentu perannya harus terus ditingkatkan. Peran PKK harus lebih rasional, realistis dan responsif sesuai kapasitas, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga hasil kerja dan diakui serta berdampak bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Untuk itu pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas PKK sampai kepada kader-kader dasa wisma sehingga PKK mempunyai kader-kader yang handal. Pada akhirnya, kader-kader PKK mampu berperan aktif mendorong masyarakat untuk bangkit secara intelektual, sosial dan ekonomi sehingga mampu meraih kesejahteraannya. Nah, jika hal itu bisa diwujudkan maka dengan sendirinya kemiskinan dan pengangguran akan dapat ditanggulangi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar