Selasa, 12 Agustus 2008

Hari Pemberdayaan Masyarakat

”Saya akan tetapkan tahun depan, tanggal 30 April sebagai hari pemberdayaan masyarakat yang akan kita peringati setiap tahunnya. Asalkan programnya berjalan dengan baik. Saya ingin lihat dalam satu tahun ini. Kalau dalam satu tahun ini baik, seluruh Indonesia semua bersemangat, pimpinannya bersemangat, rakyat merasakan hasilnya.” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 30 April 2007)

Ungkapan presiden ini disampaikan saat peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), 30 April tahun lalu. Jika program yang dicanangkan saat itu yaitu PNPM dapat berjalan dengan baik maka setiap tanggal 30 April akan ditetapkan sebagai Hari Pemberdayaan Masyarakat.

Pencanangan program PNPM Mandiri didasari pada kenyataan bahwa berbagai program pembangunan berbasis masyarakat (Community Driven Development – CDD) dan aktivitas padat karya (Labor Intensive Activities – LIA) yang selama bertahun–tahun dijalankan pemerintah melalui departemen sektoral belum mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian masyarakat. Berbagai program tersebut masih terdapat kelemahan karena adanya perbedaan pendekatan, model, kriteria, indikator, kelembagan dan manajemen pengelolaan dana. perbedaan ini tentu menyulitkan pemerintah untuk membuat perbandingan antarprogram yang dijalankan. Di samping itu, program yang ada masih mengalami kelemahan dalam koordinasi dan menelan biaya operasional yang cukup besar.

Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral dan charity yang pernah dilakukan sering berhadapan dengan berbagai kendala seperti salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Akibatnya timbul perubahan dan pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Hasil semua itu dapat kita lihat dengan masih tingginya prosentase penduduk miskin dan pengangguran. Dengan dasar ini, Presiden mengumumkan kebijakan baru tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja sesuai dengan Sasaran Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) pada tanggal 7 September 2006. Targetnya adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan laju kemiskinan menjadi 8,2 % dan laju pengangguran 5,1 % pada tahun 2009. Oleh karena itu, sangat penting digunakan pendekatan yang terintegrasi dengan target pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih efektif.

Inilah cikal bakal lahirnya program yang mengkoordinasikan seluruh program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk menindak lanjuti kebijakan presiden tersebut, maka pada tanggal 12 September 2006, Menko Kesra dan Menteri-Menteri terkait meluncurkan sebuah program nasional berjudul “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat” disingkat PNPM yang kemudian oleh Presiden diberi nama PNPM Mandiri. Harapannya program ini akan dapat menjadikan masyarakat sejahtera secara mandiri.

PNPM Mandiri merupakan suatu program nasional baru bagi pemberdayaan masyarakat dan merupakan suatu instrument utama guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. PNPM Mandiri secara konkrit berusaha dengan melibatkan individu-individu dan masyarakat untuk memecahkan kemiskinan di dalam peningkatan kondisi ekonomi dan sosial yang mempunyai sasaran membangun komunitas secara mandiri melalui metode - metode yang holistik dan terpadu.

PNPM Mandiri dibangun atas program-program yang ada tentang pembangunan berbasis masyarakat (CDD) dan kegiatan- kegiatan padat karya (LIA), khususnya Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan Kota (PPKT). Di bawah PNPM Mandiri, program CDD dan LIA akan diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi.

PNPM Mandiri dalam pelaksanaanya dikoordinasikan oleh TKPK di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) untuk di tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Untuk itu, semua sektor dan Pemda seharusnya mengadopsi pendekatan yang disatukan ini di bawah PNPM Mandiri.

Realisasi program ini dimulai pada tahun 2007 dengan cakupan 2.806 kecamatan miskin di semua propinsi di Indonesia dan diimplementasikan melalui Mendagri dan Menteri PU. Kemudian mulai tahun 2008 semua proyek pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus direncanakan bersama (kebijakan perencanaan satu pintuOne Door Policy) dan pada tahun 2009 seluruh kecamatan di seluruh Indonesia yang berjumlah 5.720 kecamatan tercakup dalam program ini.

Temu Nasional

Dengan latar belakang tersebut Temu Nasional PNPM Mandiri diselenggarakan sebagai wujud tindak lanjut dari diluncurkanya PNPM Mandiri. Temu Nasional PNPM diharapkan menjadi media evaluasi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mensikronkan dan mengharmonisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang saat ini tersebar di 21 kementerian dan lembaga dengan dana lebih dari 13 triliun.

Tujuan dari penyelengaraan Temu Nasional PNPM Mandiri merupakan peringatan 1 (satu) tahun PNPM Mandiri. Di samping itu untuk menghargai usaha keras dari berbagai kelompok masyarakat dalam melakukan pemberdayaan melalui PNPM Mandiri maupun non PNPM secara berkelanjutan. Hingga saat ini sudah terbentuk 400.000 kelompok masyarakat dari berbagai organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari akar rumput di lingkungan masyarakat.

Hal yang tak kalah penting juga bertujuan untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha produktifnya melalui PNPM mandiri, membangun kerjasama dan kemitraan antar pemamngku kepentingan, serta mendapatkan umpan balik (feed back) terhadap program dan kebijakan penanggulangan kemiskinanyang telah dan sedang dilakukan untuk penyempurnaan program pada masa yang mendatang.

Penutup

Penyelenggaraan Temu Nasional PNPM mandiri tahun 2008 diharapkan mampu menghasilkan sebuah deklarasi pemberdayaan masyarakat sehingga berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terukur keberhasilannya serta mampu menjadi gerakan nasional yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Dan, pada momen ini pula akan dicanangkan tanggal 30 April sebagai Hari Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Di muat di Majalah KOMITE Edisi I Mei 2008

Tidak ada komentar: