Kemiskinan Terus Menurun

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2008 menyatakan penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen) atau mengalami penurunan sebesar 2,21 juta jika dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen).

Selama kurang lebih dua dasawarsa (1996-2007), jumlah dan prosentase enduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di periode 1996-1999 misalnya, akibat krisis ekonomi jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 13, 96 juta yaitu dari 34,01 juta di tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara prosentase terjadi penurunan penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Akan tetapi pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah pendudukan miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehngga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006.

Pertambahan angka kemiskinan tersebut terjadi karena penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 2008. pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Hal serupa juga dialami pada bulan Maret 2008 yang sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen).

Adanya tren penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir tentu patut disyukuri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran yang telah dijalankan pemerintah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama 20 tahun terakhir ini, pemerintah berkeyakinan bahwa untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan dengan program-program yang konkret, nyata, dan terpadu. Keterpaduan ini harus terjalin antara pemerintah pusat dan daerah serta antarsektor.

Untuk itu, sejak tahun 2007 pemerintah pun telah melakukan langkah-langkah pengurangan kemiskinan terpadu dengan tiga jenis paket bantuan program. Paket pertama, ibarat memberi ikan kepada rakyat miskin. Misalnya, pemerintah mengeluarkan anggaran puluhan triliun untuk membebaskan masyarakat miskin dalam berobat, biaya pendidikan, dan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai bersyarat, membantu mereka yang kena musibah bencana, membantu golongan lanjut usia.

Kebijakan melaksanakan program paket bantuan pertama ini didasari kondisi mereka yang belum berdaya. Untuk itu, semetara diberi ikannya dulu sampai betul-betul berdaya dan mampu bangkit dari kemiskinan.

Paket kedua, memberdayakan kecamatan dan desa dengan memberi “kail”. Program ini dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2007, telah mencakup hampir 3.000 kecamatan, tahun 2008 hampir 4.000 kecamatan, dan tahun 2009 diharapkan seluruh kecamatan yang berjumlah 6.326 kecamatan mendapat PNPM Mandiri.

Paket ketiga, ibarat memberikan “perahu” yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak Nopember 2007 program KUR telah diluncurkan dengan persyaratan yang mudah karena jaminannya diberikan oleh pemerintah. Diharapkan dengan program ini, keluhan para pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya akan terpenuhi.

Sinergi Pusat dan Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan terus menjadi komitmen pemerintah untuk mensejahterahkan seluruh rakyat. Berbagai rangkaian strategi penanggulangan kemiskinan terus dijalankan. PNPM Mandiri misalnya, tahun ini pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp13,289 triliun. Dana itu tersebar di berbagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Untuk sasaran program, PNPM Mandiri ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang rentan. Di samping itu, perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri lebih banyak ditujukan kepada kelompok perempuan, petani dan buruh, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, korban bencana alam/konflik sosial, dan lain sebagainya.

Melalui program ini, masyarakat mendata sendiri kebutuhannya dan merealisasikan program dalam wilayahnya itu. Sehingga pada akhirnya mampu berpikir sendiri, karena semua dukungan pemberdayaan diwadahi dan dikelola oleh suatu lembaga masyarakat partisipatif yang dibentuk oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan.

Dari segi pendanaan, komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk program pemberdayaan sangat tinggi. Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa program PNPM Mandiri beserta dana pendukungnya. Diantaranya PNPM Mandiri Nasional, PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri-Daerah Tertinggal dan Khusus.

PNPM Mandiri Nasional telah terlaksana di 33 provinsi pada 16.417 desa dan kelurahan, dengan total anggaran Rp6.893 miliar yang berasal dari dana APBN Rp5.330 miliar dan dana APBD Rp1.589 miliar. Sedangkan untuk PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan pada 32 provinsi di 365 kabupaten/kota pada 12.045 desa/kelurahan dengan total dana Rp4.241 miliar yang merupakan sharing dana dana APBN sebesar Rp3.275 miliar dan dana APBD Rp965 milyar.

Untuk program PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan di 33 provinsi, dengan cakupan 246 kabupaten/kota dan 8.764 desa/kelurahan se-Indonesia. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.984 miliar dengan dana dari APBN sebesar Rp1.373 miliar dan dana APBD sebesar Rp611 miliar.

Program lainnya adalah PNPM Mandiri-Daerah Tertinggal dan Khusus dengan total anggaran Rp261 miliar. Dana itu seluruhnya berasal dari APBN karena pemerintah daerah belum terlibat langsung. Program ini dilaksanakan di 8 provinsi dan 32 kabupaten se-Indonesia dengan cakupan pada 2.499 desa dan kelurahan.

Di samping itu masih ada program PNPM Mandiri-Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yang mendapatkan anggaran sebanyak Rp450 miliar yang seluruhnya merupakan dana APBN. Program ini terlaksana pada 17 provinsi di 177 kabupaten/kota se-Indonesia dan telah melingkupi 2.060 desa dan kelurahan.

Pelaksanaan program PNPM Mandiri di masa yang akan datang diharapakan semakin baik. Pemerintah pusat dan daerah dapat terus bersinergi untuk melaksanakannya. Sehingga pada akhirnya, semua program selalu mengedepankan aspek pemberdayaan. Program yang awalnya memberi “ikan” dapat bergeser ke kail dan perahu. Jika hal yang demikian terwujud, tentunya masyarakat akan dinamis dan diharapkan pengangguran berkurang tajam serta kesejahteraan akan tercapai.

Penutup

Beberapa kalangan memang masih meragukan angka kemiskinan yang dirilis BPS tersebut. Mereka beranggapan bahwa angka kemiskinan akan kembali meningkat pascakenaikan harga BBM pada akhir Mei lalu.

Namun, kita juga tak boleh menafikkan berbagai upaya pemerintah dalam meredam meningkatnya angka kemiskinan. Kenaikan BBM telah diantisipasi pemerintah dengan program bantuan lanngsung tunai. Di samping itu, tiga program paket bantuan (tiga kluster) yang terus dilaksanakan diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target yang dicanangkan.

Di muat di Majalah KOMITE Edisi 2 Juli 2008