Tentunya apa yang yang diamanatkan dalam MDGs merupakan sesuatu yang amat positif bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Kesehatan dan pendidikan merupakan factor penting bagi pembangunan manusia Indonesia, tentunya selain penanggulangan kemiskinan. Apa yang tercantum dalam dokumen MDGs sebisa mungkin sudah teradopsi dalam dokumen-dokumen resmi Negara seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek, Menegah maupun Panjang (RJPMN).
Dalam RKP 2008 pendidikan dan kesehatan menempati prioritas keempat yaitu peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Prioritas tersebut dijabarkan dalam beberapa focus kerja, antara lain; Pertama, Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu. Kedua, Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik. Ketiga, Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas. Keempat, Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah. Kelima, Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin. Keenam, Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal. Ketujuh, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Kedelapan, Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita. Kesembilan, Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan. Kesepuluh, Revitalisasi Program KB.
Tentunya program-program tersebut mejadi tanggungjawab bersama para aparatur pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Kebersamaan dalam mensukseskan rencana kerja pemerintah haruslah menjadi semangat para birokrat, apalagi tugas untuk mencerdaskan dan menyehatakan kehidupan bangsa telah diamanatkan oleh para ‘founding’father’ negeri ini yang tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam laporan pencapaian MDGs Indonesia 2007, khususnya pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dinilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau on-track. Namun pencapaian tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah berbangga diri, sebab dibalik kesuksesan tersebut masih banyak agenda-agenda pembangunan yang perlu dituntaskan. Di dunia pendidikan misalnya, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemenuhan pendidikan murah dan gratis serta pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN menjadi agenda yang perlu dituntaskan. Untuk bidang kesehatan, penangan penyakit pandemic, seperti penyebaran virus flu burung, DBD, diare, HIV/AIDS hingga kasus folio, dan busung lapar masih menjadi batu sandungan yang perlu disingkirkan apalagi dengan semakin maraknya berbagai bencanan di tanah air tentunya akan semakin menambah buram pembangunan kesehatan di negeri ini.
Terkait dengan masih beragamnya persoalan yang ada dibidang pendidikan maupun kesehatan lagi-lagi rumah tangga miskin adalah yang paling rentan yang menerima beban tersebut. Bagi rumah tangga miskin mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan akan sangat berdampak luas bagi sisi kehidupannya. Rumah tangga miskin akan dihadapkan pada pilihan delematis, memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan atau memenuhi kebutuhan makanan. Apabila rumah tangga miskin hanya memilih memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan maka jiwa anggota keluarganya terancam karena asupan makanan yang menopang hidupnya akan berkurang. Namun, kalau rumah tangga miskin hanya memenuhi kebutuhan makannya saja maka rumah tangga miskin tersebut akan terus mewarisi generasi yang miskin yang tidak berpendidikan dengan drajat kesehatan yang rendah.
Melihat kondisi tersebut adalah tugas dan peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mencarikan jalan keluarnya. Satu sisi pemerintah bertugas mengurangi jumlah penduduk miskin disisi lain pemerintah juga bertugas untuk memberdayakan masyarakat agar tidak kembali lagi ke jurang kemiskinan. Tugas dan fungsi inilah yang saat ini sedang dijalankan pemerintah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri).
PNPM Genarasi
PNPM sebagai program nasional yang dibertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, melihat permasalahan pendidikan dasar dan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak sebagai fokus kegiatan yang wajib untuk ditanggani. Oleh karena itu, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas dicanangkan dan dilaksanakan. Dan sebagai pilot projeknya untuk saat ini dilaksanakan hanya di 5 provinsi.
PNPM Generasi adalah program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebagai stimulan program menyediakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) , serta upaya fasilitasi munculnya pendanaan dari sumber lain, baik dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok lain yang peduli.
Tujuan PNPM Generasi adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita, serta meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah dasar hingga tamat sekolah dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs). Sebagai program nasional PNPM Generasi diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan rumah tangga miskin.
Sebagai gambaran, apabila setiap rumah tangga miskin yang saat ini berjumlah 3,9 juta, mempunyai satu anak usia balita dan satu anak usia sekolah tersentuh oleh PNPM Generasi maka berapa banyak anak-anak rumah tangga miskin yang notabenenya juga sebagai genarasi penerus bangsa akan memilki kualitas pendidikan yang tinggi serta drajat kesehatan yang baik, itu artinya dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan Indonesia akan mampu memutuskan mata rantai kemiskinan serta dapat mengurangai beban pembangunan.
PNPM Generasi atau dahulu dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat juga dijadikan instrument untuk menyambut apa yang disebut window of opportunity atau jendela kesempatan. ‘Window of opportunity adalah kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 th) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produkti (0-14 th dan 64+) menurun. Dalam window of opportunity penduduk tidak lagi menjadi beban pembangunan bahkan menguntungkan pembangunan (Bonus Demografi). Dan diperkirakan pada tahun 2015 beban tersebut akan mencapai titik terendah yaitu sekitar 44,7 persen. Dengan begitu kesempatan untuk merain peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia semakin terbuka lebar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar